Makassar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan pendaftaran Perseroan Perorangan melalui edukasi yang masif dan sinergi dengan berbagai pihak. Langkah ini bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), tentang manfaat legalitas usaha yang mudah dan terjangkau.

Menurut Andi Basmal, Perseroan Perorangan adalah solusi ideal bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh status badan hukum dengan prosedur sederhana dan biaya yang lebih ringan. “Kami ingin memastikan bahwa para pengusaha, khususnya di Sulawesi Selatan, memahami bahwa dengan mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan, mereka akan mendapatkan perlindungan hukum, kemudahan akses permodalan, serta kepercayaan lebih dari mitra bisnis dan pelanggan,” ujar Andi Basmal dalam keterangannya, Kamis(27/3/2025)

Sebagai bentuk komitmen, Kemenkum Sulsel akan menggencarkan sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk seminar, media sosial, dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta komunitas usaha. “Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi, terutama kepada UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Selain itu, kami akan bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM, perbankan dan stake holder lainnya untuk memperluas jangkauan informasi ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot dalam keterangannya menambahkan, Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang memungkinkan satu orang saja untuk mendirikan perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Hal ini memberikan keamanan finansial bagi pemilik usaha karena aset pribadi terpisah dari aset perusahaan.

“Selama periode Januari sampai Maret 2025 ini telah terdapat 20 orang jumlah pemohon perseroan perorangan,” ungkap Demson

Dengan instruksi kakanwil Andi Basmal, pihaknya akan semakin memasihkan informasi perseroan perorangan bagi masyarakat Sulsel.
Dengan langkah strategis ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di Sulawesi Selatan yang memanfaatkan Perseroan Perorangan sebagai sarana legalitas usaha yang modern dan terpercaya.

Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menyatakan komitmen mendukung kinerja Pemerintahan Desa di Sulsel sesuai dengan Tusi Kementerian Hukum di wilayah.

Hal ini sejalan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditadatangani sebelumnya dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel. PKS ini memuat tentang Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum.

”kita berharap langkah ini dapat memberi kontribusi positif pada pemerintahan tingkat desa untuk pembangunan hukum di desa dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andi Basmal, Kamis (27/03/2025)

Selain itu, dukungan terhadap APDESI diberikan dalam bentuk pembekalan atau pelatihan dalam penyusunan peraturan di tingkat desa, sebagai instrumen pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

A.Muhammad Abdillah, Koordinator Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkum Sulsel, menyebutkan terdapat tiga jenis peraturan di tingkat desa yaitu 1.) Peraturan Desa dengan muatan pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, 2.) Peraturan Bersama Kepala Desa memuat materi kerjasama desa, dan 3.) Peraturan Kepala Desa dengan muatan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Lanjut Abdillah, Dasar hukum pembentukan peraturan di desa yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan peraturan terkait lainnya. Ia menekankan bahwa bahwa peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam penerbitan sertifikat apostille. Dari januari hingga 26 Maret 2025 ini , Kanwil Kemenkum Sulsel telah mencetak sebanyak 199 sertifikat apostille, sebuah layanan legalisasi dokumen yang semakin memudahkan masyarakat dalam keperluan administrasi internasional.

Kepala Kanwil KemenkumSulsel, Andi Basmal menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan agar lebih memudahkan masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa layanan apostille dan lainnya yang ada di Kanwil Kemenkum Sulsel dapat dijangkau dengan lebih cmudah dan transparan," ujarnya.

Menurut Andi Basmal, Layanan apostille merupakan penyederhanaan dari proses legalisasi dokumen yang sebelumnya memerlukan beberapa tahapan di berbagai instansi. Dengan adanya apostille, dokumen yang telah disahkan oleh Kemenkumdapat langsung digunakan di berbagai negara yang menjadi anggota Konvensi Apostille 1961 tanpa perlu legalisasi tambahan dari Kedutaan Besar negara tujuan.

Kakanwil berharap layanan ini semakin dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen resmi untuk keperluan studi, bekerja, atau berbisnis di luar negeri. “Apostille sangat bermanfaat bagi pelajar, pekerja migran, pelaku usaha, dan siapa saja yang memiliki keperluan internasional. Kami ingin memastikan bahwa setiap dokumen yang mereka butuhkan bisa diakses dengan lebih cepat dan mudah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot dalam keterangannya mengatakan, adapun jenis dokumen yang dapat diajukan untuk apostille antara lain ijazah, akta kelahiran, akta nikah, surat kuasa, dan dokumen hukum lainnya yang memerlukan pengesahan internasional.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat dan kemudahan dari layanan apostille.

Makassar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, memerintahkan jajarannya untuk menjaga kesehatan dan berhati-hati selama mudik lebaran.

"Bagi pegawai yang mudik pulang kampung untuk lebaran idul fitri agar berhati-hati dan tetap menjaga kesehatan," Ungkap Andi Basmal dalam Arahannya di Kanwil Sulsel, Rabu (26/3).

Lebih lanjut, Kakanwil Andi Basmal meminta jajarannya agar mengutamakn keselamat saat mudik lebaran di Kampung Halaman.

"Bagi yang berkendara, agar mempersiapkan kendaraannya dengan aman," Kata Andi Basmal.

Ia juga menyampaikan agar jajarannya mempedomani edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum terkait pola kerja fleksibel pegawai yang salah satunya sebagai upaya dalam rangka mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Kanwil Sulsel telah melakukan pembagian pola kerja antara Work From Office (WFO) dan Work From
Anywhere (WFA) sehingga pegawai diperbolehkan bekerja dari mana saja," Ucap Andi Basmal.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri meski ada pembagian pegawai WFH/WFA, layanan publik kanwil sulsel tetap berjalan dengan baik dan lancar.

"Layanan publik Kanwil Sulsel tetap berjalan dengan lancar dan tetap berjalan seperti biasanya sesuai waktu layanan Kanwil Kemenkum Sulsel," Ungkap Meydi Zulqadri.

Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat penyusunan rencana kerja, rencana aksi dan target prioritas pembangunan zona integritas serta penetapan agen perubahan di lingkungan Kanwil Kementerian hukum Sulawesi Selatan, Senin (25/3).

Rapat ini digelar di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah yang laksanakan secara Hybrid terpusat di Kanwil Sulsel. Rapat ini dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi dan Tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Sulsel menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot selaku Ketua Tim Kerja mengungkapkan agar tim dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan pemenuhan data dukung pembangunan ZI.

"Lakukan kerjasama yang baik antar semua anggota tim sehingga dalam pemenuhan data dukung dapat terpenuhi sesuai dengan time line yang ada," Ungkap Demson.

Lebih lanjut, Demson mengatakan agar para anggota dapat melakukan koordinasi yang baik agar dapat memaksimalkan kinerja dalam membangun ZI meskipun ditengah efisiensi anggaran. "Maksimalkan potensi yang ada agar semua rencana kerja dapat berjalan dengan baik," Ujar Demson.

Pada rapat ini, dibahas juga sejumlah inovasi Kanwil Sulsel dalam membangun ZI menuju WBBM. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati selaku wakil ketua tim mengatakan bahwa inovasi yang dihadirkan di Kanwil Sulsel itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terbarukan.

"Artinya harus baru dan tidak sama dengan inovasi atau layanan yang hanya menurunkan aplikasi atau inovasi dari pusat," Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri selaku Sekretaris Tim mengatakan bahwa inovasi yang dihadirkan harus berdampak langsung ke masyarakat.

"Hal ini sesuai target kita sebagai Instansi Pelayanan Publik dan menargetkan layanan yang diberikan kepada masyarakat bersih dan melayani," Kata Meydi.

Rapat ini telah berhasil menyusun rencana kerja, rencana aksi dan target prioritas pembangunan zona integritas serta penetapan agen perubahan.