Makassar. Tim Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Selasa (22/4), Bertempat di Ruang Rapat Divisi Admin, mengikuti Kegiatan Pembinaan Kehumasan bertajuk "Bangun Citra Kementerian Hukum Melalui Pengelolaan Media Sosial yang Efektif". Acara digelar oleh Biro Hukum Komunikasi Publik dan Kerjasama Kementerian Hukum.

Kepala Biro Hukum Komunikasi Publik dan Kerjasama, Ronald Lumbuun, yang membuka acara tersebut menggarisbawahi enam peran penting kehumasan dalam lembaga pemerintah.

"Mulai dari menyampaikan informasi penting, meningkatkan literasi masyarakat tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum, memantau dan merespon opini publik, menciptakan reputasi positif, membangun hubungan baik dengan stakeholders, hingga mengawasi reformasi birokrasi," jelas Ronald dengan semangat.

Ronald menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama, yakni memberikan informasi terkini tentang fitur media sosial untuk meningkatkan engagement, mempelajari cara menganalisis data dan tren di platform media sosial, serta meningkatkan kemampuan kehumasan dalam pengelolaan media sosial.

Para peserta tidak hanya mendapatkan materi dari narasumber, tetapi juga berkesempatan melakukan tanya jawab dengan pakar dari Google Indonesia (YouTube), Meta Indonesia (Instagram dan Facebook), dan Bytedance Indonesia (TikTok).

Berbicara tentang pentingnya branding, Ronald mencatat bahwa branding dapat "meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, membangun identitas dan diferensiasi, membuat komunikasi lebih efektif, serta mendorong partisipasi publik."

Ronald menutup sambutannya dengan mengutip kata-kata Jeff Bezos, "Your brand is what other people say about you when you're not in the room" (Brand Anda adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda saat Anda tidak berada di ruangan tersebut).

Salah satu narasumber, Presthysa Lestari selaku Civics Strategic Partner Manager YouTube, memberikan tips dan trik kepada tim Kehumasan Kementerian Hukum untuk membuat konten yang kredibel dan berkualitas. Dia menekankan bahwa "tidak ada shortcut (jalan pintas)" dan pentingnya konsistensi dalam pembuatan konten.

Sejalan dengan kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mendorong tim kehumasan untuk terus mengoptimalkan seluruh platform media sosial yang dimiliki. Tujuannya jelas, menyebarluaskan informasi demi transparansi pemerintahan dan mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan pelatihan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel semakin siap membangun citra positif Kementerian Hukum melalui pengelolaan media sosial yang lebih efektif, kreatif, dan tepat sasaran.

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali menunjukkan perannya sebagai fasilitator penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Kali ini, Kanwil Sulsel berhasil memediasi sengketa pelanggaran merek "Haes" yang melibatkan dua pihak dari Kabupaten Gowa.

Mediasi yang digelar di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Kanwil Kemenkum Sulsel mempertemukan Sittiati Dg. Kanang, pemilik merek terdaftar "Haes", dengan Arase yang dilaporkan telah menggunakan merek tersebut tanpa izin.

"Mediasi berjalan lancar dan berbuah kesepakatan damai," ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, yang memimpin jalannya mediasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kata sepakat dengan pihak terlapor bersedia memberikan ganti rugi kepada pemilik merek. Tidak hanya itu, pihak terlapor juga menunjukkan itikad baik dengan bersedia memusnahkan barang dagangan yang diduga merupakan produk palsu.

"Yang membanggakan, kedua pihak sepakat untuk tetap menjalin hubungan bisnis secara profesional ke depannya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama," tambah Demson.

Merek "Haes" sendiri bukan merek baru di pasaran. Merek ini telah terdaftar sejak tahun 2013 dengan Nomor IDM001174615 dan telah diperpanjang pada tahun 2023. Dengan status terdaftar tersebut, pemiliknya memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dan dilindungi oleh hukum.

KaKanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

"Mediasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui jalur pengadilan yang umumnya memakan waktu lebih lama dan biaya lebih besar," jelas Andi Basmal.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus berkomitmen memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui jalur mediasi sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Sulawesi Selatan.

"Kami berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut," pungkasnya.

Dengan terselesaikannya sengketa ini secara damai, kedua belah pihak telah menyepakati bahwa permasalahan dianggap selesai dan tidak akan ada lagi tuntutan di kemudian hari.

Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), tengah menyiapkan analisis dan evaluasi produk hukum daerah tahun 2025 dengan tema "Pengelolaan Lahan".

Kepala Divisi Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati mengatakan, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional memang punya tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian. Pemilihan tema "Pengelolaan Lahan" ini bukan tanpa alasan. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak masyarakat Sulsel.

Heny menyatakan pentingnya analisis Dan evaluasi Produk Hukum Daerah dalam rangka memastikan efektifitas dan efisiensi regulasi yang ada.

Adapun, tim akan menganalisis enam peraturan daerah (perda) dari berbagai kabupaten di Sulsel. Mulai dari Perda Provinsi Sulsel No 4/2014, Perda Kabupaten Sidrap No.9/2015, Perda Kabupaten Bulukumba No.4/2016, Perda Kabupaten Pangkep No.10/2017, Perda Kabupaten Gowa No. 3/2019 dan Perda Kabupaten Wajo No 8/2020 yang semuanya mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Yang menarik, analisis tidak dilakukan dengan cara biasa. Tim yang melibatkan JF. Analis Hukum, Penyuluh Hukum dan Perancang Peraturan Perundang - unfangan menggunakan metode "6 Dimensi" yang mencakup kesesuaian dengan Pancasila, ketepatan jenis peraturan, harmonisasi dengan aturan lain, kejelasan rumusan, kesesuaian asas, hingga efektivitas implementasi di lapangan.

"Dengan metode ini, hasil analisis jadi lebih terukur. Bukan sekadar kritik, tapi rekomendasi yang bisa langsung dimanfaatkan para pembuat kebijakan," jelas Heny.

Pertemuan yang juga dihadiri secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini menekankan pentingnya kolaborasi. Dwi Agustine dari BPHN menyatakan kesiapannya membantu tim Sulsel, terutama dalam penggunaan aplikasi "evadata" untuk mengolah hasil analisis.

"Kami siap mendampingi rekan-rekan di Sulsel, baik sebagai anggota tim maupun narasumber. Teknologi harus kita manfaatkan untuk hasil yang lebih akurat dan efisien," ujar Dwi.

Sementara itu, KaKanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyoroti kaitan kegiatan ini dengan visi besar pemerintah. "Ini bukan sekadar tugas rutin. Analisis kita harus mampu mendukung visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' dan misi 'Asta Cita' Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," tegasnya.

Yang membuat kegiatan ini semakin inklusif, tim analisis tidak hanya melibatkan pegawai Kemenkum. Berbagai unsur seperti Analis Hukum Biro Hukum Provinsi Sulsel, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulsel, akademisi, praktisi, hingga stakeholder terkait juga akan berkontribusi.

"Hasil analisis nantinya bukan untuk disimpan di laci, tapi jadi masukan berharga bagi pemerintah daerah. Sebagai pengampuh program Pembinaan Hukum di Wilayah, Kanwil berperan serta memberikan umpan balik berupa rekomendasi terkait kondisi dan kebutuhan Hukum di Daerah masing - masing," tutup Andi Basmal

Dengan pendekatan komprehensif ini, Kanwil Kemenkum Sulsel optimis dapat memberikan sumbangsih nyata dalam perlindungan lahan pertanian, yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan.

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan kembali menjalankan program penyuluhan hukum di lingkungan SMPN 48 yang beralamat Hertasning Blok E4 No. 1, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Selasa (22/4).

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari program rutin bulanan hasil kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sulsel dengan pihak sekolah. Tujuannya sederhana namun fundamental: menanamkan kesadaran dan pengetahuan hukum sejak dini kepada generasi muda.

"Kami ingin para siswa tidak hanya mengerti apa itu hukum, tapi juga memahami peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab," ujar Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulsel menugaskan Wahyuddin Ardianto, salah satu penyuluh hukum andal mereka, untuk berbagi ilmu dengan siswa-siswi SMPN 48 Makassar. Dengan gaya yang santai namun informatif, Wahyuddin menjelaskan konsep dasar hukum kepada para peserta.

"Pertama kita harus tahu dulu apa itu hukum? Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat dikontrol," jelas Wahyuddin saat menyampaikan materinya di hadapan puluhan siswa yang antusias.

Peserta didik terlihat menyimak dengan serius dan sesekali mengajukan pertanyaan. Interaksi yang terjalin menunjukkan bahwa topik hukum bisa menjadi pembahasan yang menarik bagi kaum muda jika disampaikan dengan cara yang tepat.

Heny menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus konsisten melakukan penyebarluasan informasi hukum melalui program penyuluhan di berbagai sekolah di Sulawesi Selatan.

"Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus hadir melakukan penyebarluasan informasi hukum dan membangun karakter siswa yang bijak dalam berperilaku di lingkungan sekolah dan masyarakat melalui penyuluhan hukum," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangan terpisah menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah menjalankan program ini dengan baik dan berhasil menjalin sinergi dengan Dinas Pendidikan.

"Ini merupakan langkah strategis dalam rangka pembinaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi penerus bangsa," ungkap Andi Basmal.

Program penyuluhan hukum di sekolah ini diharapkan dapat membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

MAKASSAR - Sebanyak 35 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 Tahap II. Seleksi ini digelar di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar, Selasa (22/4).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, yang hadir memantau langsung jalannya seleksi, menjelaskan bahwa peserta berasal dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

"Para peserta ini berasal dari beberapa satuan kerja di Kemenkumham, mulai dari Kantor Wilayah Hukum, Pemasyarakatan, Keimigrasian, hingga Balai Harta Peninggalan Makassar," ujar Andi Basmal.

Andi Basmal menekankan bahwa seleksi dilaksanakan dengan standar profesionalisme tinggi dan mengedepankan integritas. "Seleksi ini dilaksanakan secara transparan tanpa ada pungutan apapun kepada peserta," tegasnya.

Para peserta yang mengikuti seleksi ini bukan wajah baru di lingkungan Kemenkumham. Mereka telah memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap peserta dapat memaksimalkan kemampuannya dan mengerjakan soal ujian dengan baik dan percaya diri," tambah Andi Basmal saat memberikan arahan kepada para peserta.

Penerimaan PPPK merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang selama ini telah mengabdikan diri di Kemenkumham.

"Program ini adalah bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang sudah lama mendedikasikan dirinya untuk Kementerian Hukum dan HAM," jelas Andi Basmal.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Basmal juga menyempatkan diri berkunjung dan bertemu dengan Kepala Kanreg IV BKN Makassar, Andi Anto. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin baik dalam pelaksanaan seleksi PPPK Kemenkumham Tahun Anggaran 2024.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Meydi Zulqadri, yang turut mendampingi Kakanwil, menambahkan bahwa sebenarnya terdapat 36 peserta yang dijadwalkan mengikuti seleksi, namun satu orang tidak hadir.

"Dari 36 peserta, satu orang tidak hadir pada seleksi ini dan otomatis dinyatakan gugur," ungkap Meydi.