Makassar - Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar upacara bersama tiga kantor wilayah teknis lainnya, yakni Kanwil Kementerian HAM Sulsel, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulsel, dan Kanwil Direktorat Jenderal Keimigrasian Sulsel di Aula Pancasila Kanwil Sulsel, Selasa (28/10).

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini menjadi simbol sinergi antar kanwil dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan meneguhkan semangat persatuan di lingkungan Kantor Wilayah.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir.

Dalam amanat tersebut, disampaikan pesan bahwa semangat perjuangan pemuda tahun 1928 harus menjadi inspirasi bagi generasi muda masa kini untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa melalui kerja keras, kejujuran, dan solidaritas.

“Hari ini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama — Indonesia harus berdiri tegak dan tidak boleh kalah,” ujar Daniel saat membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga.

Upacara ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulsel, Rudy F. Sianturi, bersama jajaran pejabat manajerial dan non-manajerial, pegawai pelaksana, serta PPPK dan CPNS dari keempat kantor wilayah tersebut. Kehadiran seluruh unsur ASN ini menjadi wujud nyata dari semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus menjaga persatuan dalam lingkungan kerja.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan ucapan Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Semoga semangat persatuan dan perjuangan para pemuda senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam berkarya dan mengabdi untuk Indonesia.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme.

Melalui peringatan bersama ini, Kanwil Kemenkum Sulsel bersama tiga Kanwil teknis lainnya berkomitmen untuk memperkokoh persatuan dan mewujudkan semangat Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu di setiap langkah pengabdian kepada bangsa dan negara.

Makassar – Upaya mitigasi risiko terhadap ancaman keamanan siber di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus dilakukan melalui pelaksanaan identifikasi (screening) perangkat keras dan perangkat lunak. Selain kedua hal tersebut, screening terhadap penggunaan jaringan juga dilakukan untuk menopang upaya mitigasi.

Proses ini melibatkan pemeriksaan dan pemantauan lalu lintas data serta perangkat yang terhubung secara teratur untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi ancaman besar.

Selain itu, screening terhadap penggunaan jaringan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut surat dari Unit Kerja Eselon I Kemenkum, Pusat Data dan Teknologi Informasi (pusdatin) dengan Nomor SEK.7-TI.06.02-33 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Kesadaran Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin dalam program keamanan informasi instansi. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran keamanan seluruh pegawai sebagai pengguna dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Senin (27/10) menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan screening tersebut. Menurutnya, identifikasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak maupun jaringan yang digunakan oleh pegawai merupakan upaya bersama untuk menghindari ancaman keamanan di ruang digital.

“Mari kita dukung upaya ini secara bersama dengan harapan untuk membentengi diri dari ancaman keamanan siber yang marak terjadi di ruang digital,” ujar Kakanwil.

Untuk itu, Kakanwil mengajak kepada seluruh pegawai agar selalu bijak dalam penggunaan perangkat, khususnya penggunaaan perangkat lunak yang berlisensi serta mawas diri dalam menggunakan jaringan.

Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan Apel Pagi Pegawai pada Senin (27/10).

Apel ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, yang bertindak sebagai Pembina Apel.

Dalam arahannya, Meydi mengapresiasi kedisiplinan pegawai yang telah menerapkan penggunaan Pakaian Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian atribut serta tata cara penggunaan pakaian dinas, sehingga seluruh pegawai diimbau untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian pakaian dinas menjadi bagian dari citra profesionalitas dan identitas pegawai Kementerian Hukum. Kerapian dan keseragaman adalah bentuk kedisiplinan kita dalam bekerja,” ujar Meydi dalam amanatnya.

Ia juga menekankan pentingnya memahami substansi regulasi baru melalui sosialisasi yang telah dan akan terus dilakukan. Hal tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai aturan.

Selain itu, pembina apel mengapresiasi konsistensi pegawai dalam mengikuti apel pagi sebagai bentuk komitmen kedisiplinan. Meydi juga mendorong agar layanan publik terus diberikan dengan maksimal kepada masyarakat.

Hal ini turut diperkuat dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan bantuan peningkatan sarana lingkungan kepada satuan kerja Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Apel diikuti oleh pejabat manajerial, pejabat non-manajerial, ASN, CPNS, PPPK, tenaga alih daya, serta mahasiswa KKN/magang.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa Kanwil berkomitmen memperkuat kedisiplinan, budaya kerja, dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku. Kerapian dan kesesuaian pakaian dinas menjadi bagian dari etika kerja dan jati diri sebagai aparatur negara,” ujar Andi Basmal.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus berjalan dengan optimal sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memanfaatkan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan Boulevard, Makassar, untuk melakukan sosialisasi layanan hukum kepada masyarakat. CFD yang berlangsung di akhir pekan tersebut menjadi pusat keramaian yang diyakini dapat menjadi ruang untuk melakukan edukasi terkait layanan hukum yang terdapat di Kanwil Kemenkum Sulsel.

Melalui inovasi Lankum Carady (Layanan Hukum Car Free Day), tim Divisi Pelayanan Hukum serentak menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Administrasi Hukum Umum, seperti Perseroan Perorangan, Jaminan Fidusia, Apostille dan layanan hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal dalam keterangannya, Minggu (26/10) menyampaikan bahwa momentum CFD yang kali ini dilaksanakan di Jalan Boulevard akan terus dimanfaatkan untuk menjadi ruang sosialisasi dan diseminasi layanan hukum. Harapannya, pengetahuan masyarakat tentang layanan hukum dapat dengan mudah dikenali.

Selain itu, CFD diyakini Kakanwil akan lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat tanpa perlu datang ke kantor. "Ruang-ruang seperti CFD di Kota Makassar akan terus dimanfaatkan untuk mensosialisasikan beragam layanan hukum Kanwil Kemenkum Sulsel. Dengan harapan masyarakat dapat lebih mengenal layanan publik yang ditawarkan," ujar Kakanwil.

Lebih lanjut, inovasi Lankum Carady kata Andi Basmal, akan terus berlanjut dalam momentum CFD yang terlaksana di Kota Makassar. "Inovasi unggulan seperti Lankum Carady yang telah digagas akan terus membersamai masyarakat disetiap event CFD. Tujuannya jelas, agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan layanan publik di sektor hukum, khususnya Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum," pungkasnya.

Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Pengarahan secara virtual. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muh. Tahir, selaku.

Pengarahan ini dihadiri seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel, Pejabat Manajerial, Non-Manajerial, serta seluruh ASN, CPNS, dan PPPK.

Dalam arahannya, Pembina Pengarahan menekankan pentingnya menjaga etika dan sopan santun dalam menggunakan media sosial, terutama dalam merepresentasikan instansi serta menjaga citra organisasi.

"Seluruh pegawai menjunjung tinggi disiplin, keteladanan, dan budaya saling menghargai di lingkungan kerja," Ungkap Muhammad Tahir, Minggu (26/10).

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah menerbitkan sejumlah Peraturan Menteri terbaru, di antaranya mengenai ketentuan pakaian dinas pegawai, pembentukan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, akreditasi organisasi bantuan hukum, jabatan dan kelas jabatan, pembentukan peraturan kepala daerah, serta tata cara pembayaran PNBP di bidang kekayaan intelektual.

"Seluruh pegawai diminta untuk mencermati dan menyesuaikan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan tersebut," Ujarnya.

Menindaklanjuti hal ini, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah, masing-masing penanggung jawab tugas dan fungsi akan segera melakukan sosialisasi terhadap regulasi dimaksud.

Selain itu, mulai Senin mendatang, seluruh pegawai diwajibkan menyesuaikan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan terbaru. Ketentuan teknis pelaksanaan akan dituangkan melalui Nota Dinas dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan seluruh bagian.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal, menegaskan komitmen bersama dalam menjaga marwah institusi.

"Kita semua adalah wajah organisasi. Cara kita berperilaku, berucap, dan bersikap, termasuk di ruang digital, mencerminkan citra Kementerian. Mari kita patuhi ketentuan yang berlaku, saling menguatkan, dan menunjukkan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Pelaksanaan Pengarahan Virtual ini menjadi momentum penguatan kedisiplinan aparatur, peningkatan kesadaran etika kelembagaan, serta sosialisasi awal pelaksanaan regulasi terbaru guna mendukung tata kelola organisasi yang semakin profesional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.