Makassar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta pengawasan kearsipan di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, dalam rangka mendukung rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Selasa (7/4).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan arsip berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi, khususnya pada pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B06.

Adapun tim yang melaksanakan kegiatan monev terdiri dari Analis SDM Kanwil Kemenkum Sulsel, Fitriani, serta pelaksana pada Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel.

Dalam pelaksanaannya, monev dan pengawasan mencakup sejumlah aspek penting kearsipan, yakni penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) kearsipan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada aspek penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip, BHP Makassar telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BHP Makassar juga telah melakukan penyusutan arsip melalui kegiatan pemusnahan arsip pada November 2025.

Dari sisi sarana dan prasarana, BHP Makassar telah memiliki ruang arsip yang dilengkapi pendingin udara (AC). Namun demikian, fasilitas tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar kearsipan, khususnya terkait ketersediaan alat pengukur suhu dan tingkat kelembapan ruangan.

Sementara itu, pada aspek SDM kearsipan, BHP Makassar saat ini belum memiliki pejabat fungsional arsiparis. Meski demikian, telah dibentuk tim kearsipan melalui Surat Keputusan sebagai upaya mendukung pengelolaan arsip secara optimal.

Tim monev juga menekankan pentingnya kesiapan BHP Makassar dalam memenuhi data dukung RKT RB B06 sebagai bagian of upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Fitriani menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan agar pengelolaan arsip semakin optimal.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan seluruh aspek kearsipan berjalan sesuai standar. Sekaligus mendorong peningkatan, baik dari sisi sarana prasarana maupun penguatan SDM, agar pengelolaan arsip lebih tertib, akuntabel, dan mendukung kinerja organisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BHP Makassar, Gede Widhiyasa, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sulsel.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran tim Kanwil Kemenkum Sulsel. Kegiatan ini sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam keterangannya secara terpisah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kearsipan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Ia menekankan bahwa arsip merupakan elemen penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan.

“Pengelolaan arsip yang baik menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Kami mendorong seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas kearsipan, baik dari sisi sistem, sarana prasarana, maupun kompetensi SDM,” ujar Andi Basmal.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap pengelolaan arsip di BHP Makassar dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu mendukung kinerja organisasi yang lebih optimal dan tertib administrasi.

Makassar - Suasana penuh kebanggaan dan kekhidmatan menyelimuti Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Bone, Senin (6/4/2026). Pemerintah Kabupaten Bone merayakan Hari Jadi yang ke-696 tahun dengan penuh semangat dan kemegahan budaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan turut hadir dalam momen bersejarah ini, diwakili oleh Teguh Firmanto selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Andi Wildania selaku Pelaksana pada Bidang Pelayanan AHU. Kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmen institusi dalam membangun hubungan yang erat dan sinergis dengan setiap pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Rangkaian acara dibuka dengan penampilan tari-tarian tradisional yang memukau sebagai ungkapan selamat datang kepada seluruh undangan yang hadir. Kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan, Forkompinda, serta para pimpinan SKPD menjadikan peringatan hari jadi ini sebagai forum silaturahmi akbar yang mempererat persatuan seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Peringatan HUT Kabupaten Bone ke-696 tahun ini mengusung tema yang sarat makna "To Masseddi Patarompoi Wanua Bone" sebuah ungkapan dalam bahasa Bugis yang mencerminkan semangat persatuan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman menjelaskan bahwa tema ini sejalan dengan visi pemerintahan Kabupaten Bone, yakni "Bone Maberre", sebuah akronim dalam bahasa Bugis yang bermakna kharismatik. Visi ini mencerminkan kepemimpinan yang memiliki pandangan jelas, empati tinggi, dan mampu menjadi magnet dalam mewujudkan Bone yang lebih maju dan sejahtera.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menekankan pentingnya memastikan anggaran bantuan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan di Kabupaten Bone agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.Gubernur juga memberikan apresiasi yang hangat kepada Bupati Bone beserta seluruh jajaran perangkat daerah yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan, meraih peringkat 10 nasional dalam penilaian Adipura Tahun 2026 dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sebuah pencapaian luar biasa yang membuktikan komitmen Bone dalam menjaga kebersihan dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Gubernur juga menutup sambutannya dengan pesan yang penuh makna kepada seluruh masyarakat, yakni mengajak warga untuk aktif mengawasi jalannya pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan dan terbuka dalam menerima kritikan serta masukan yang membangun. Pesan ini selaras dengan semangat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang terus didorong oleh pemerintah di semua tingkatan.

Puncak acara yang paling dinantikan adalah Prosesi Matompang Arajang, sebuah ritual pencucian benda pusaka peninggalan Raja Bone yang telah menjadi tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun. Prosesi yang sarat nilai historis dan spiritual ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan wujud penghormatan mendalam terhadap leluhur dan warisan budaya agung yang telah dijaga turun-temurun oleh masyarakat Bone selama berabad-abad. Keindahan dan kesakralan prosesi ini menjadi penutup yang sempurna bagi rangkaian perayaan hari jadi yang penuh kebanggaan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bone atas peringatan hari jadi yang ke-696 tahun ini. "696 tahun adalah usia yang sangat panjang dan penuh makna. Bone adalah daerah yang kaya sejarah, kaya budaya, dan kaya semangat juang. Selamat ulang tahun, Bone, semoga semakin jaya dan sejahtera," ujar Andi Basmal penuh ketulusan.

Andi Basmal juga menegaskan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam momen bersejarah seperti ini bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan cerminan dari komitmen nyata untuk terus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih baik. Kanwil Kemenkum Sulsel siap terus hadir sebagai mitra strategis Kabupaten Bone, khususnya dalam mendampingi pembentukan regulasi daerah, pelindungan kekayaan intelektual, pengembangan UMKM melalui Perseroan Perorangan, serta layanan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Bone," pungkas Andi Basmal

Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong optimalisasi kinerja kehumasan di lingkungan satuan kerja, salah satunya melalui penguatan strategi publikasi di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar. Hal ini disampaikan dalam kegiatan koordinasi yang berlangsung di Aula BHP Makassar, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala BHP Makassar, I Gede Widhiyasa, didampingi Kasubbag Umum, Muh. Erwin. Tim Kanwil Kemenkum Sulsel hadir memberikan penguatan sekaligus berbagi strategi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi kehumasan.

Pranata Humas Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel, Ahmad M Mille, selaku koordinator menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan untuk meningkatkan publikasi BHP Makassar.

“Ini merupakan atensi langsung dari Kakanwil agar kami dapat bertemu dengan Kepala Balai, sekaligus memberikan kiat dan solusi dalam mengoptimalkan kinerja kehumasan, khususnya dalam meningkatkan publikasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam meningkatkan indeks pemberitaan di mesin pencari seperti Google terletak pada belum optimalnya produksi konten. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong konsistensi dalam produksi berita dan konten media sosial.

Lebih lanjut, Ahmad menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk membantu proses produksi konten, baik untuk kebutuhan media sosial maupun publikasi berita.

“Pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas produksi konten dengan tetap memperhatikan etika yang berlaku. Selain itu, kami juga membuka ruang seluas-luasnya untuk terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan BHP Makassar,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BHP Makassar, I Gede Widhiyasa, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh tim Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kinerja kehumasan di lingkungan BHP Makassar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Kanwil atas sharing knowledge hari ini. Ini menjadi langkah awal yang penting bagi kami untuk berbenah, terutama karena saat ini kami masih menghadapi keterbatasan SDM yang secara khusus menangani kehumasan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan media serta mendorong jajarannya untuk aktif berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Sulsel guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberitaan.

“Kami akan mencoba membangun kembali kerja sama dengan media dan memastikan adanya pertukaran informasi serta berita, sehingga publikasi BHP Makassar dapat meningkat secara signifikan,” jelasnya.

Selain itu, pembahasan terkait strategi Search Engine Optimization (SEO) dan pengelolaan media sosial turut menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Dengan peningkatan produksi konten, diharapkan aktivitas media sosial BHP Makassar menjadi lebih aktif dan informatif.

BHP Makassar juga berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan, terutama dalam pengelolaan media sosial yang saat ini telah masuk dalam proses monitoring. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan eksposur kinerja BHP kepada masyarakat luas.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan harapannya agar BHP Makassar dapat terus meningkatkan kinerja kehumasan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik.

“Kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun citra institusi sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap BHP Makassar dapat meningkatkan kinerja kehumasan, khususnya dalam rangka mengglorifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum perdata,” ujar Andi Basmal.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Kanwil dan satuan kerja menjadi kunci dalam menciptakan publikasi yang berkualitas, informatif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menerima audiensi dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026). Bertempat di ruangan lantai 3 Kanwil Kemenkum Sulsel, pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Bidang Pelayanan AHU Ramli, serta pelaksana bidang terkait. Audiensi ini menjadi forum koordinasi dan konsultasi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dengan partai politik baru dalam memahami proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan menyampaikan maksud kedatangan mereka, yakni memohon informasi dan koordinasi terkait prosedur pengajuan SKT Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah proaktif yang ditempuh Partai Gerakan Rakyat dengan mendatangi langsung Kanwil Kemenkum Sulsel ini mencerminkan keseriusan dan itikad baik partai dalam menempuh jalur resmi yang telah ditetapkan negara.

Merespons permohonan informasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan mengenai seluruh tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan SKT. Ditegaskan secara jelas bahwa seluruh berkas permohonan harus lengkap, akurat, dan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dapat diproses lebih lanjut. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal kelengkapan dokumen, setiap persyaratan adalah bagian dari mekanisme seleksi yang dirancang untuk memastikan hanya partai politik yang benar-benar siap dan memenuhi syarat yang dapat melangkah ke tahap berikutnya.

Di antara persyaratan yang mendapat penekanan khusus adalah kewajiban pemenuhan kepengurusan yang tersebar secara proporsional, mencakup seluruh provinsi, paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota, dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, partai politik juga wajib memastikan adanya keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam struktur kepengurusan, sebuah ketentuan afirmasi yang mencerminkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan politik bangsa.

Kedua belah pihak saling bertukar informasi secara terbuka, menjadikan pertemuan ini sebagai ruang edukasi yang sangat bermanfaat bagi Partai Gerakan Rakyat dalam memahami seluk-beluk proses penerbitan SKT. Demson Marihot menegaskan kesiapannya untuk terus membuka pintu bagi setiap partai politik yang ingin berkonsultasi dan berkoordinasi demi memastikan proses administrasi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyambut positif kehadiran Partai Gerakan Rakyat yang memilih jalur konsultasi resmi sebelum mengajukan permohonan SKT. "Inilah yang kami harapkan dari setiap partai politik baru, datang, berkonsultasi, memahami prosedurnya dengan baik, dan kemudian mengajukan permohonan dengan dokumen yang benar-benar lengkap dan sesuai ketentuan. Kanwil Kemenkum Sulsel adalah mitra yang akan selalu terbuka untuk memberikan informasi dan bimbingan, namun pada saat yang sama kami tidak akan melonggarkan satu syarat pun yang telah ditetapkan undang-undang," tegas Andi Basmal.

Andi Basmal juga menekankan bahwa prosedur penerbitan SKT yang ketat dan terstandar adalah bentuk perlindungan negara terhadap kualitas demokrasi Indonesia, bukan sekadar birokrasi yang mempersulit. "Setiap persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses SKT memiliki makna dan tujuan yang jelas, memastikan bahwa partai politik yang terdaftar benar-benar memiliki akar kepengurusan yang nyata di masyarakat, memiliki representasi yang merata di seluruh wilayah, dan memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam kepemimpinan partai. Ini adalah standar minimum yang tidak bisa ditawar karena menyangkut kualitas demokrasi kita bersama," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Basmal mendorong seluruh partai politik baru yang sedang dalam proses pengajuan SKT untuk tidak ragu berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Sulsel.

Makassar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memfasilitasi rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap lima rancangan produk hukum Pemerintah Kota Makassar, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Harmonisasi, Senin (6/4).

Rapat tersebut dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Asriyani, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Bappeda, dan Bagian Hukum Kota Makassar.

Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan terhadap lima rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali), yakni Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Perubahan RKPD Tahun 2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, serta perubahan regulasi terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Asriyani menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar.

“Melalui proses harmonisasi ini, kita memastikan substansi regulasi yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki kepastian hukum,” ujarnya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa empat rancangan Perwali dinyatakan telah sesuai secara substansi dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keempatnya meliputi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029, RKPD Tahun 2027, perubahan RKPD Tahun 2026, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Sementara itu, satu rancangan Perwali terkait perubahan atas aturan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Rancangan tersebut dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan peninjauan ulang, khususnya dalam penyesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Dalam rapat juga mengemuka sejumlah catatan perbaikan, mulai dari aspek teknis penulisan, penyempurnaan dasar hukum, hingga penyesuaian substansi agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Kanwil Kemenkum Sulsel terus berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan implementatif. Melalui fasilitasi ini, diharapkan setiap regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam keterangannya secara terpisah menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Kanwil dan Pemerintah Kota Makassar dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan kunci dalam menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga implementatif di lapangan.

“Kami terus mendorong agar setiap produk hukum daerah disusun secara cermat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kanwil menjadi faktor penting dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas,” ujar Andi Basmal.