Makassar — Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui keberadaan 3.059 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 19.00 WITA, tercatat sebanyak 432 layanan telah direalisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi hukum.

Jumlah Posbankum yang besar tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi.

Posbankum hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi hukum, konsultasi, hingga rujukan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa optimalisasi Posbankum terus menjadi perhatian jajarannya, baik dari sisi kualitas layanan maupun pemerataan akses.

“Keberadaan 3.059 Posbankum ini harus diiringi dengan pelayanan yang profesional, responsif, dan tepat sasaran. Kami terus melakukan pembinaan serta penguatan koordinasi agar setiap Posbankum benar-benar berfungsi maksimal dalam membantu masyarakat,” ujar Heny Widyawati dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Minggu (22/2).

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami haknya untuk memperoleh bantuan hukum, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menegaskan bahwa keberadaan ribuan Posbankum tersebut merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam menghadirkan layanan hukum yang merata hingga ke daerah.

“Dengan 3.059 Posbankum yang tersebar di Sulawesi Selatan, kami ingin memastikan bahwa akses terhadap keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Layanan yang telah terealisasi sebanyak 432 ini menjadi bukti bahwa masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan,” ujar Andi Basmal.

Ia menambahkan bahwa jajarannya akan terus mendorong optimalisasi peran Posbankum melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas petugas, serta sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat semakin memahami hak-haknya dalam memperoleh bantuan hukum.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memastikan respons yang cepat dan tepat, serta menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan hukum kepada masyarakat.

Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya legalitas badan hukum perkumpulan. Melalui materi informatif yang disebarluaskan kepada publik, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan bahwa masih banyak permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan yang ditolak akibat ketidaksesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan sejumlah penyebab umum dokumen ditolak, antara lain nama perkumpulan yang mirip dengan badan hukum lain, tujuan yang tidak sesuai ketentuan hukum, AD/ART yang tidak lengkap, data pengurus yang tidak valid, hingga ketidaksesuaian format dalam sistem AHU Online. Kondisi ini kerap terjadi karena kurangnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan administratif dan substansi hukum yang harus dipenuhi.

Sebagai solusi, masyarakat diimbau untuk terlebih dahulu mengecek ketersediaan nama di sistem AHU, memastikan tujuan organisasi bersifat sosial dan non-profit, menyesuaikan AD/ART dengan regulasi yang berlaku, serta meneliti kembali seluruh data sebelum melakukan submit permohonan. Ketelitian sejak awal dinilai menjadi kunci agar proses pengesahan berjalan cepat dan tanpa kendala.

Kanwil Kemenkum Sulsel juga menjelaskan bahwa perkumpulan merupakan organisasi yang dibentuk oleh beberapa orang untuk tujuan bersama di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Ciri-cirinya antara lain memiliki struktur organisasi yang jelas, tujuan bersama yang tegas, dikelola secara demokratis, serta keanggotaan yang bersifat sukarela.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa perkumpulan berbadan hukum adalah perkumpulan yang sah secara hukum dan diakui negara setelah disahkan oleh Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Status badan hukum ini ditandai dengan adanya akta notaris, pengesahan kementerian, kepemilikan AD/ART, serta terdaftar dalam sistem AHU Online.

Peran Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU tidak hanya sebatas memberikan pengesahan, tetapi juga memastikan legalitas badan hukum, kepastian hukum organisasi, serta tertib administrasi nasional. Hal ini sejalan dengan dasar hukum yang mengatur perkumpulan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, serta Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar perkumpulan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan bahwa legalitas badan hukum merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi. Menurutnya, perkumpulan yang telah memiliki pengesahan akan lebih mudah menjalin kerja sama, mengakses bantuan, serta menjalankan program secara akuntabel dan profesional.

“Kami senantiasa membuka ruang pendampingan bagi perkumpulan yang ingin mengajukan legalitas badan hukumnya di Kanwil Kemenkum Sulsel. Masyarakat tidak perlu ragu untuk berkonsultasi, karena kami siap membantu agar prosesnya sesuai regulasi dan tidak mengalami penolakan,” tegas Andi Basmal, dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Melalui edukasi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap semakin banyak organisasi masyarakat yang taat regulasi dan memahami prosedur pengesahan badan hukum. Dengan dokumen yang lengkap dan sesuai ketentuan, proses pendaftaran melalui AHU Online dapat berjalan cepat, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap perkumpulan di Sulsel.

Makassar - Indonesia merupakan salah satu wilayah di belahan dunia yang sangat majemuk, baik dari bahasa, budaya, serta beragam suku. Dari kemajemukan tersebut, lahir pula beragam komoditas berbeda yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau lokal suatu daerah. Komoditas tersebut biasanya bernilai ekonomis, baik itu hasil tani maupun kerajinan tangan. Komoditas yang lahir dari buah tangan masyarakat asli tersebut rentan terhadap penyalahgunaan, seperti replikasi ataupun klaim secara sepihak.

Untuk itu, Indikasi Geografis, salah satu rezim Kekayaan Intelektual, hadir untuk menjembatani masyarakat dalam melindungi komoditas asli suatu daerah agar diakui secara hukum. Melalui skema ini, sebuah produk tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari reputasi, kualitas, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor geografis tempat asalnya. Dengan pengakuan tersebut, identitas produk menjadi lebih kuat dan memiliki nilai tambah di pasar nasional maupun internasional.

Indikasi Geografis bukan sekadar sertifikat, melainkan pengakuan atas sejarah panjang, kearifan lokal, dan kerja kolektif masyarakat. Ketika suatu produk terdaftar, maka nama daerah asalnya melekat dan dilindungi oleh hukum. Artinya, tidak sembarang pihak dapat menggunakan nama tersebut tanpa memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh komunitas pemiliknya.

Di Sulawesi Selatan, semangat melindungi produk asli daerah terus digelorakan. Berbagai komoditas unggulan telah berhasil memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di antaranya adalah Kopi Arabika Toraja, Lada Luwu Timur, dan Pulu' Mandoti Enrekang yang dikenal memiliki cita rasa dan karakter khas berkat kondisi geografis serta tradisi budidaya turun-temurun.

Deretan kopi unggulan lainnya turut memperkaya daftar tersebut, seperti Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Kopi Arabika Rumbia Jeneponto, Kopi Arabika Bantaeng, Kopi Arabika Seko Luwu Utara, hingga Kopi Kahayya Bulukumba. Masing-masing memiliki kekhasan aroma dan cita rasa yang dipengaruhi ketinggian lahan, jenis tanah, serta teknik pengolahan tradisional masyarakat setempat.

Tak hanya komoditas perkebunan, produk hortikultura dan kerajinan juga telah mengantongi perlindungan serupa. Jeruk Pamelo Pangkep dikenal dengan ukuran besar dan rasa manis segarnya. Sementara itu, wastra khas Sulsel seperti Tenun Sutera Sengkang, Tenun Bira Bulukumba, dan Tenun Kajang Bulukumba menjadi simbol identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Dari dataran tinggi Toraja, Cabe Katokkon Toraja turut memperkuat kekayaan hayati Sulsel dengan rasa pedas yang khas dan bentuk uniknya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot, menegaskan bahwa peran Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) sangat krusial dalam menjaga kualitas dan reputasi produk. “MPIG menjadi garda terdepan dalam memastikan standar produksi tetap terjaga sesuai dokumen deskripsi yang telah didaftarkan. Mereka bukan hanya pelindung nama, tetapi juga penjaga mutu dan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026) menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menginventarisasi setiap potensi produk asli daerah yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar setiap produk khas daerah memiliki kepastian hukum. Dengan legalitas yang jelas, produk tersebut tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang semakin meningkat,” tegasnya.

Melalui langkah bersama ini, Indikasi Geografis menjadi jembatan antara kearifan lokal dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Makassar - Indonesia merupakan salah satu wilayah di belahan dunia yang sangat majemuk, baik dari bahasa, budaya, serta beragam suku. Dari kemajemukan tersebut, lahir pula beragam komoditas berbeda yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau lokal suatu daerah. Komoditas tersebut biasanya bernilai ekonomis, baik itu hasil tani maupun kerajinan tangan. Komoditas yang lahir dari buah tangan masyarakat asli tersebut rentan terhadap penyalahgunaan, seperti replikasi ataupun klaim secara sepihak.

Untuk itu, Indikasi Geografis, salah satu rezim Kekayaan Intelektual, hadir untuk menjembatani masyarakat dalam melindungi komoditas asli suatu daerah agar diakui secara hukum. Melalui skema ini, sebuah produk tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari reputasi, kualitas, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor geografis tempat asalnya. Dengan pengakuan tersebut, identitas produk menjadi lebih kuat dan memiliki nilai tambah di pasar nasional maupun internasional.

Indikasi Geografis bukan sekadar sertifikat, melainkan pengakuan atas sejarah panjang, kearifan lokal, dan kerja kolektif masyarakat. Ketika suatu produk terdaftar, maka nama daerah asalnya melekat dan dilindungi oleh hukum. Artinya, tidak sembarang pihak dapat menggunakan nama tersebut tanpa memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh komunitas pemiliknya.

Di Sulawesi Selatan, semangat melindungi produk asli daerah terus digelorakan. Berbagai komoditas unggulan telah berhasil memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di antaranya adalah Kopi Arabika Toraja, Lada Luwu Timur, dan Pulu' Mandoti Enrekang yang dikenal memiliki cita rasa dan karakter khas berkat kondisi geografis serta tradisi budidaya turun-temurun.

Deretan kopi unggulan lainnya turut memperkaya daftar tersebut, seperti Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Kopi Arabika Rumbia Jeneponto, Kopi Arabika Bantaeng, Kopi Arabika Seko Luwu Utara, hingga Kopi Kahayya Bulukumba. Masing-masing memiliki kekhasan aroma dan cita rasa yang dipengaruhi ketinggian lahan, jenis tanah, serta teknik pengolahan tradisional masyarakat setempat.

Tak hanya komoditas perkebunan, produk hortikultura dan kerajinan juga telah mengantongi perlindungan serupa. Jeruk Pamelo Pangkep dikenal dengan ukuran besar dan rasa manis segarnya. Sementara itu, wastra khas Sulsel seperti Tenun Sutera Sengkang, Tenun Bira Bulukumba, dan Tenun Kajang Bulukumba menjadi simbol identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Dari dataran tinggi Toraja, Cabe Katokkon Toraja turut memperkuat kekayaan hayati Sulsel dengan rasa pedas yang khas dan bentuk uniknya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot, menegaskan bahwa peran Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) sangat krusial dalam menjaga kualitas dan reputasi produk. “MPIG menjadi garda terdepan dalam memastikan standar produksi tetap terjaga sesuai dokumen deskripsi yang telah didaftarkan. Mereka bukan hanya pelindung nama, tetapi juga penjaga mutu dan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026) menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menginventarisasi setiap potensi produk asli daerah yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar setiap produk khas daerah memiliki kepastian hukum. Dengan legalitas yang jelas, produk tersebut tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang semakin meningkat,” tegasnya.

Melalui langkah bersama ini, Indikasi Geografis menjadi jembatan antara kearifan lokal dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Makassar — Langkah konkret mendorong perlindungan produk unggulan daerah ditempuh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Jumat (20/2/2026), Kanwil Kemenkum Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Peraturan Daerah Kekayaan Intelektual (Perda KI) bersama pemerintah daerah dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Ruang Rapat Hamid Awaluddin Lantai 2 Kanwil Kemenkum Sulsel.

Rapat koordinasi ini diikuti 86 peserta yang mewakili berbagai unsur pemerintahan daerah, mulai dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), hingga Kepala Bappeda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Forum ini menjadi titik awal sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan seluruh pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berdampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot, dalam sambutannya menekankan bahwa pertemuan virtual ini bukan sekadar formalitas. "Ini adalah langkah awal koordinasi. Kami telah menjadwalkan kunjungan langsung ke 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk bertemu dan berkoordinasi secara tatap muka," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya regulasi KI dalam menjaga daya saing produk lokal, dengan menyebut contoh nyata Kopi Toraja yang kini menghadapi tantangan menyempitnya lahan perkebunan sehingga pasokan tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Sementara itu, pemaparan materi teknis disampaikan oleh Teguh Firmanto dari Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menjabarkan bahwa kekayaan intelektual bukan sekadar instrumen hukum, melainkan alat strategis pembangunan daerah yang menyentuh sektor ekonomi, budaya, dan hukum sekaligus. Perda KI, menurutnya, berperan penting dalam memastikan kepastian asal produk, menjaga keberlangsungan rantai produksi dari hulu ke hilir, serta melindungi pengetahuan tradisional dan kreativitas masyarakat dari eksploitasi yang tidak adil.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyambut baik hasil rapat koordinasi ini dan menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mendampingi pemerintah daerah. "Kekayaan intelektual adalah fondasi dari ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sulawesi Selatan memiliki kekayaan produk lokal yang luar biasa, dari rempah, kopi, hingga kain tradisional dan sudah saatnya kita lindungi secara hukum agar nilai ekonominya bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri," tegasnya.

Andi Basmal juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk tidak menunggu dan segera mengambil langkah nyata. "Kami dari Kanwil akan hadir sebagai mitra, bukan sekadar pembina. Kami siap turun langsung, membantu pemetaan potensi KI daerah, memfasilitasi koordinasi lintas perangkat, dan mendampingi proses penyusunan Perda KI hingga tuntas," tambahnya. Ia meyakini bahwa regulasi yang kuat di tingkat daerah akan menjadi perisai bagi produk-produk lokal Sulawesi Selatan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, baik nasional maupun internasional.

Lebih jauh, Andi Basmal berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan daerah bahwa momentum ini harus dijaga dengan tindakan yang konkret dan terukur. "Jangan biarkan potensi besar daerah kita hanya menjadi cerita. Kopi Bantaeng sudah menarik perhatian di forum internasional, dan masih banyak produk unggulan lain yang menunggu untuk diangkat. Dengan Perda KI yang tepat, kita bukan hanya melindungi produk, kita sedang membangun warisan ekonomi untuk generasi mendatang," pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel akan segera melakukan kunjungan langsung ke 24 Kabupaten/Kota guna mempercepat pembentukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi dasar implementasi Perda KI di masing-masing daerah.

Di balik setiap dokumen yang melintas batas negara, ijazah, akta kelahiran, surat kuasa, hingga dokumen lainnya, terdapat satu layanan penting yang memastikan keabsahannya di mata hukum internasional: Apostille dan stiker legalisasi. Di Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, layanan ini menjadi salah satu wajah pelayanan hukum yang terus bergerak melayani kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin global.

Apostille hadir sebagai bentuk pengesahan dokumen publik agar dapat berlaku di negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Apostille. Sementara itu, stiker legalisasi tetap digunakan untuk dokumen yang ditujukan ke negara non-anggota konvensi. Keduanya menjadi jembatan administrasi bagi masyarakat yang hendak melanjutkan studi, bekerja, menikah, atau melakukan kerja sama bisnis lintas negara.

Sepanjang tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel mencatat sebanyak 716 dokumen telah dicetak Apostille. Angka ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat Sulawesi Selatan dalam mengakses peluang global. Memasuki tahun 2026, hingga 19 Februari, tercatat 116 dokumen Apostille telah diterbitkan, menandakan tren kebutuhan yang terus berlanjut.

Sementara itu, untuk layanan stiker legalisasi, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 77 dokumen telah dilegalisasi. Adapun pada tahun 2026 hingga 19 Februari, jumlahnya tercatat sebanyak 3 dokumen. Meski jumlahnya tidak sebesar Apostille, layanan ini tetap menjadi bagian penting dalam memastikan dokumen sah digunakan di negara tujuan tertentu.

Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal, menilai bahwa peningkatan layanan Apostille mencerminkan kesiapan masyarakat Sulsel dalam bersaing di tingkat internasional. “Layanan Apostille dan legalisasi merupakan bagian dari transformasi pelayanan hukum yang mendukung mobilitas global masyarakat. Kami berkomitmen memastikan prosesnya cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Ia menambahkan bahwa kemudahan akses layanan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap sebuah dokumen internasional. “Setiap dokumen yang dilegalisasi bukan sekadar kertas, tetapi representasi harapan warga untuk menembus peluang pendidikan, pekerjaan, maupun kerja sama internasional,” tambah Andi Basmal.

Di sisi operasional, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, memastikan bahwa layanan Apostille dan legalisasi terus diberikan secara prima, baik melalui mekanisme tatap muka maupun berbasis digital. Ia menyampaikan bahwa sistem layanan online turut mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan.

“Kami terus memberikan layanan terbaik, baik secara offline maupun online. Masyarakat dapat memilih mekanisme yang paling mudah dan nyaman. Prinsip kami adalah memberikan kepastian, kecepatan, dan kemudahan dalam setiap layanan,” ungkap Demson.

Melalui layanan Apostille dan stiker legalisasi, Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan bahwa pelayanan hukum tidak hanya berbicara tentang regulasi, tetapi juga tentang membuka jalan bagi masyarakat untuk terhubung dengan dunia. Angka-angka pencetakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa dokumen dari Sulawesi Selatan terus bergerak, menembus batas negara, membawa nama d