Makassar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memfasilitasi rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap lima rancangan produk hukum Pemerintah Kota Makassar, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Harmonisasi, Senin (6/4).
Rapat tersebut dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Asriyani, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Bappeda, dan Bagian Hukum Kota Makassar.
Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan terhadap lima rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali), yakni Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Perubahan RKPD Tahun 2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, serta perubahan regulasi terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
Asriyani menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar.
“Melalui proses harmonisasi ini, kita memastikan substansi regulasi yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa empat rancangan Perwali dinyatakan telah sesuai secara substansi dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keempatnya meliputi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029, RKPD Tahun 2027, perubahan RKPD Tahun 2026, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
Sementara itu, satu rancangan Perwali terkait perubahan atas aturan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Rancangan tersebut dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan peninjauan ulang, khususnya dalam penyesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
Dalam rapat juga mengemuka sejumlah catatan perbaikan, mulai dari aspek teknis penulisan, penyempurnaan dasar hukum, hingga penyesuaian substansi agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Kanwil Kemenkum Sulsel terus berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan implementatif. Melalui fasilitasi ini, diharapkan setiap regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan di Kota Makassar.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam keterangannya secara terpisah menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Kanwil dan Pemerintah Kota Makassar dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan kunci dalam menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga implementatif di lapangan.
“Kami terus mendorong agar setiap produk hukum daerah disusun secara cermat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kanwil menjadi faktor penting dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas,” ujar Andi Basmal.
