Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (2/2).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal. Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara.
“Kami berharap seluruh pertanggungjawaban keuangan yang akan diaudit oleh BPK dapat disusun dan disajikan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang berlaku. Komitmen seluruh jajaran sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan kinerja agar semakin akuntabel dan berkualitas,” ujar Andi Basmal.
Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025, Medy Yudistira, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel menjadi salah satu lokasi sampling pengujian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan akan berlangsung selama tujuh hari di wilayah Sulawesi Selatan.
Untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan, BPK meminta agar seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dapat segera disiapkan dan disampaikan tepat waktu. Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan eksternal untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Medy Yudistira menambahkan bahwa pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam masa transisi pasca likuidasi kementerian, guna memastikan tata kelola keuangan tetap berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel.
Entry meeting ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar I Gede Widhiyasa, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Analis Anggaran Ahli Madya Khomaini, serta para pegawai fungsional dan pelaksana di Bidang Keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
