Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan kembali bergerak penuh semangat melayani masyarakat. Dipandu oleh dua petugas helpdesk Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Nur Agustini dan Fitriani, berbagai layanan hukum diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan profesional setiap harinya.
Layanan yang paling menonjol adalah pencetakan dan penyerahan Sertifikat Apostille.
Apostille sendiri merupakan bentuk legalisasi dokumen yang diakui secara internasional berdasarkan Konvensi Den Haag. Dengan hadirnya layanan ini di Kanwil Kemenkum Sulsel, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk mengurus legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Kemudahan ini adalah wujud nyata dari reformasi birokrasi yang terus didorong oleh Kementerian Hukum demi mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Selain apostille, petugas helpdesk juga memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait dua hal penting. Pertama, prosedur pengesahan badan hukum Yayasan bagi pemohon yang tengah dalam proses mendirikan lembaga berbadan hukum. Kedua, informasi mengenai kewajiban pelaporan pemilik manfaat pada badan hukum Perseroan Terbatas, sebuah ketentuan penting dalam kerangka transparansi korporasi yang diwajibkan oleh regulasi yang berlaku. Kedua layanan informasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap konsultasi hukum korporasi di Sulawesi Selatan terus berkembang.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, Selasa (10/3/2025) mengungkapkan rasa bangganya melihat konsistensi tim layanan AHU Kanwil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat setiap harinya. "Melayani empat pemohon apostille membutuhkan ketelitian, kecepatan, dan profesionalisme yang tinggi dari setiap petugas kita. Saya bangga dengan dedikasi tim helpdesk kita yang terus hadir dengan semangat melayani," ujar Andi Basmal.
Andi Basmal juga menekankan pentingnya layanan informasi terkait pengesahan yayasan dan pelaporan pemilik manfaat sebagai bagian dari ekosistem hukum yang sehat dan transparan. "Pelaporan pemilik manfaat pada badan hukum adalah instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk kejahatan keuangan seperti pencucian uang. Kami ingin memastikan setiap pelaku usaha dan pengelola yayasan di Sulsel memahami dan memenuhi kewajiban ini dengan benar," tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Basmal mendorong masyarakat Sulawesi Selatan untuk semakin aktif memanfaatkan layanan yang tersedia di Kanwil Kemenkum Sulsel tanpa rasa sungkan maupun khawatir. "Ruang layanan kami terbuka lebar untuk semua, baik yang ingin mengurus apostille untuk keperluan ke luar negeri, mendirikan yayasan, maupun sekadar mencari informasi hukum. Tidak ada birokrasi yang berbelit, tidak ada prosedur yang menakutkan. Datanglah, dan kami siap melayani dengan sepenuh hati," ucap Andi Basmal
