Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang inklusif kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Komitmen ini dipertegas melalui keikutsertaan dalam rapat pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (16/6). Kegiatan yang diinisiasi Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkum RI ini diikuti langsung oleh Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel.
Nanang Khoiruddin dari Kementerian PANRB yang menjadi narasumber memaparkan pentingnya kebijakan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Dia menekankan bahwa desain universal dalam perancangan sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi kunci utama.
"Aksesibilitas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik," ujar Nanang dalam paparannya.
Data yang disampaikan Kementerian PANRB menunjukkan fakta mengejutkan: isu aksesibilitas menduduki peringkat teratas aduan masyarakat dengan 4.632 laporan. Angka ini menegaskan betapa mendeseknya kebutuhan akan ekosistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan komitmen penuh dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif, khususnya untuk pelayanan hukum di Provinsi Sulsel.
"Kami berkomitmen penuh menyediakan berbagai sarana pendukung seperti akses jalur khusus bagi penyandang disabilitas, toilet khusus, dan parkir khusus untuk kelompok rentan bahkan loket Layanan prioritas," kata Andi Basmal.
Kanwil Kemenkum Sulsel juga terus mengembangkan berbagai fasilitas standar ramah kelompok rentan, antara lain, Guiding block untuk kelompok rentan, Parkir dan jalur landai khusus, Ruang tunggu dan loket prioritas, Ruang laktasi dan bermain anak, Toilet disabilitas, Alat bantu komunikas, Rambu dan marka khusus
Nanang juga menyoroti pentingnya melibatkan kelompok rentan sejak tahap perencanaan hingga pemberian umpan balik layanan. Pendekatan ini memastikan bahwa fasilitas yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sebelumnya, Kabag Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha Dewi Ambarwati yang mewakili Pelaksana Harian Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Febri Mujiono, menekankan pentingnya menyatukan semangat seluruh jajaran Kemenkum untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang inklusif dan tidak diskriminatif.
Andi Basmal berharap pengembangan sarana dan prasarana ini akan terus berlanjut untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi semua kalangan.
"Harapannya pelayanan hukum di Kanwil Sulsel dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, tanpa ada hambatan berarti," tutupnya.
Kegiatan pembinaan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, merata, dan ramah bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan.
