Makassar. Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia sebagai lokasi pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI.
Pemilihan Sulsel bukan tanpa alasan. Provinsi ini mencatat tren positif dalam permohonan kekayaan intelektual. Data menunjukkan, permohonan KI periode September 2023-Maret 2024 mencapai 5.780. Angka ini melonjak menjadi 6.221 permohonan pada periode September 2024-Maret 2025, atau naik 7,63%.
"Ini kebanggaan besar bagi kami. Terima kasih kepada Sekretaris Ditjen KI yang telah mempercayakan Sulsel sebagai titik penilaian survei," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, saat membuka acara di Aula Pancasila, Rabu (11/6).
Menurut Andi Basmal, survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan. Bahkan, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi layanan publik lainnya di lingkungan Kanwil Sulsel.
"Survei ini sejatinya menyangkut seluruh pelayanan yang ada. Kami bisa jadikan acuan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DJKI Andrieansjah berharap kegiatan ini memberikan masukan konstruktif atas layanan KI yang telah berjalan. "Ini semakin meneguhkan komitmen kami dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal dengan semangat reformasi birokrasi," katanya.
Survei yang berlangsung hari ini melibatkan 30 responden dari kalangan pengguna layanan kekayaan intelektual. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan instrumen variabel dan komposisi sampel yang ideal serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Lebih dari itu, survei dimaksudkan untuk mengetahui kondisi layanan DJKI saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan di masa mendatang.
Acara yang digelar di Aula Pancasila tersebut dihadiri langsung Sekretaris DJKI Andrieansjah, didampingi Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI Nuralia beserta jajarannya.
