Makassar.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (KaKanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menargetkan realisasi anggaran mencapai 60 persen pada triwulan kedua tahun 2025. Target ini disampaikan langsung saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi pengelolaan anggaran di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel.
"Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian utama seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel. Para pengelola anggaran perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana," ujar Andi Basmal dalam keterangannya, Minggu (18/5).
Rapat evaluasi ini melibatkan para pengelola anggaran dari tujuh Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, yang tercantum dalam DIPA Kanwil Sulsel. Ketujuh satker tersebut meliputi Sekretaris Jenderal, Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Balai Harta Peninggalan Makassar.
Kakanwil menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan mengantisipasi adanya anggaran yang diblokir. Ia juga mendorong jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi.
"Jangan bekerja sendiri, bekerjalah secara tim," tegas Andi Basmal.
Ia juga menyoroti beberapa indikator penting dalam pelaksanaan anggaran yang perlu dijaga, terutama terkait serapan anggaran, konsistensi dalam Rencana Penarikan Dana (RPD), serta pelaksanaan revisi anggaran.
Senada dengan Kakanwil, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, menghimbau seluruh pengelola keuangan untuk saling berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik.
"Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi sehingga realisasi anggaran Kanwil Sulsel dapat berjalan sesuai dengan target yang telah disepakati," ujar Meydi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh para Fungsional Analis Keuangan dan Perencanaan serta Tim Perencanaan Kanwil Kemenkum Sulsel.
