Makassar – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Heny Widyawati, berharap seluruh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Sulsel dapat menuntaskan pelaksanaan pelatihan paralegal sebagai bagian dari penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Heny saat memberikan arahan kepada para OBH se-Sulsel dalam kegiatan rapat koordinasi OBH yang digelar di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (9/3/2026).
Dalam paparannya, Heny mengungkapkan bahwa dari total 39 OBH terakreditasi di Sulawesi Selatan, sebanyak 23 OBH telah melaksanakan pelatihan paralegal. Sementara itu, masih terdapat 16 OBH yang belum melaksanakan kegiatan tersebut.
Ia merinci, OBH yang belum melaksanakan pelatihan paralegal tersebut tersebar di beberapa daerah, antara lain satu OBH di Barru, satu OBH di Luwu Utara, satu OBH di Bulukumba, satu OBH di Palopo, masing-masing satu OBH di Gowa dan Luwu, dua OBH di Pinrang, serta delapan OBH di Makassar.
“Berdasarkan monitoring kami, yang sudah melakukan pelatihan paralegal ada 23 OBH. Kami harapkan sinergi, mungkin mulai hari ini bisa ada lima laporan yang masuk kepada kami bahwa Bapak dan Ibu telah melakukan pembinaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing,” ujar Heny.
Ia juga mengajak seluruh OBH yang belum melaksanakan pelatihan paralegal agar segera mengambil langkah percepatan di wilayah masing-masing. Menurutnya, pelatihan paralegal memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Kami meminta dan mengajak OBH yang belum melaksanakan pelatihan paralegal agar segera melaksanakannya di wilayah masing-masing,” tambahnya.
Heny turut menyampaikan apresiasi atas kinerja OBH yang selama ini telah bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
“Kami Kemenkum mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan di tahun 2026 kolaborasi kita semakin baik dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulsel,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan pelatihan paralegal oleh seluruh OBH sebagai bagian dari upaya memperkuat akses terhadap keadilan di daerah.
Ia berharap seluruh OBH di Sulsel dapat menuntaskan pelatihan paralegal sebelum agenda peresmian secara nasional yang direncanakan akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan April mendatang.
“Kami berharap seluruh OBH di Sulsel dapat menyelesaikan pelatihan paralegal sebelum diresmikan secara nasional oleh Bapak Presiden pada bulan April mendatang. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat,” tegas Andi Basmal.
Melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi bantuan hukum, diharapkan pelaksanaan pelatihan paralegal di Sulsel dapat berjalan optimal sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap layanan bantuan hukum secara merata dan berkeadilan.
