Makassar. Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar mendapatkan apresiasi dari Tim Penilai Internal (TPI) saat mengikuti desk evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Nanih Kusnani, pengendali teknis Tim Penilai Internal, memuji capaian BHP Makassar terutama dalam pengelolaan enam area manajemen perubahan dan inovasi pelayanan publik. "Apresiasi ini diberikan atas berbagai inovasi BHP Makassar yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.
Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045, BHP Makassar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik dengan semangat "Berkolaborasi, Berkapabilitas, dan Berbudaya Integritas Melayani".
Oryza, Kepala BHP Makassar, menjelaskan bahwa institusinya telah melakukan berbagai terobosan dalam pembangunan Zona Integritas. "Capaian kami cukup signifikan dari enam area perubahan pembangunan ZI, termasuk tiga inovasi layanan publik yang kami terapkan," jelasnya dalam keterangannya, Minggu (18/5).
Tiga inovasi tersebut meliputi Intensifikasi Pelayanan BHP Makassar melalui Buku Pedoman Kehumasan dengan Pemanfaatan SEO, Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan BHP Makassar Tahun 2025, dan program "One Day One Legal Discussion Topic" untuk meningkatkan kualitas kompetensi teknis pegawai.
Lebih jauh, Oryza menjelaskan bahwa BHP Makassar juga tengah mengembangkan layanan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) Online. "Kami sudah membuat dokumen proses bisnis dan mockup yang ditargetkan selesai pada September 2025," terangnya. Inovasi ini diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan SKHW, tidak hanya bagi warga di wilayah kerja BHP Makassar, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.
Andi Basmal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasinya kepada BHP Makassar yang berhasil melewati tahap evaluasi TPI. "Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan berhasil meraih predikat WBK," ungkapnya.
Sementara itu, Kanwil Kemenkumham Sulsel juga tengah memantapkan langkah menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025, setelah sebelumnya berhasil meraih WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tahun 2020.
