Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menyebar ke berbagai penjuru provinsi secara serentak, melaksanakan pendampingan dan monitoring layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan melalui skema Work From Anywhere (WFA). Dalam satu hari, sebanyak 81 titik Posbankum yang tersebar di 19 kabupaten dan kota berhasil dijangkau, ini membuktikan bahwa sistem kerja fleksibel, bila dikelola dengan baik, justru memperluas jangkauan pelayanan publik secara signifikan.
Kegiatan monitoring dan pendampingan ini mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari Kabupaten Bantaeng dengan 2 titik, Kabupaten Bone dengan 5 titik, Kabupaten Bulukumba 1 titik, Kabupaten Gowa 3 titik, Kabupaten Jeneponto 4 titik, Kabupaten Luwu 2 titik, hingga Kabupaten Luwu Timur yang menjadi wilayah dengan titik terbanyak yakni 10 titik pendampingan. Kabupaten Tana Toraja menyusul dengan 11 titik, Kabupaten Sinjai 10 titik, serta Kabupaten Sidrap yang mencatat 14 titik pendampingan, menjadikannya daerah dengan sebaran pendampingan paling masif dalam kegiatan hari ini, Rabu(25/3/2026)
Di lapangan, tim Kanwil Kemenkum Sulsel tidak sekadar hadir untuk memantau. Mereka membimbing langsung para paralegal dalam memberikan konsultasi dan informasi hukum kepada masyarakat, sekaligus mendampingi proses pelaporan layanan Posbankum melalui aplikasi resmi. Pendekatan ini menjadi kunci dalam memastikan kualitas layanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat kapasitas para paralegal yang menjadi ujung tombak layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Dari sisi capaian, data rekapitulasi per 25 Maret 2026 menunjukkan bahwa dari target 3.059 layanan yang ditetapkan, realisasi telah mencapai 2.439 layanan atau sekitar 79,7 persen dari target. Sejumlah wilayah bahkan telah mencapai atau melampaui target masing-masing, yakni Kota Makassar dengan 670 layanan, Kabupaten Gowa 223 layanan, Kabupaten Maros 119 layanan, Kabupaten Sidrap 109 layanan, Kota Parepare 61 layanan, Kota Palopo 59 layanan, dan Kabupaten Barru 56 layanan. Capaian wilayah-wilayah ini menjadi inspirasi dan tolok ukur bagi daerah lain yang masih perlu memacu langkah.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang capaian layanannya perlu dipercepat secara signifikan. Kabupaten Bone, Luwu, Wajo, Enrekang, Toraja Utara, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Pinrang, Sinjai, Luwu Timur, Soppeng, Luwu Utara, Bantaeng, Takalar, dan Bulukumba ditetapkan sebagai wilayah prioritas percepatan. Kehadiran tim Kanwil secara langsung di wilayah-wilayah ini hari ini menandakan bahwa tidak ada wilayah yang akan dibiarkan tertinggal dalam pemenuhan target layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, Jumat(27/3/2026) menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan tim Kanwil yang berhasil menjangkau 81 titik Posbankum dalam satu hari serentak melalui skema WFA. "Inilah wujud nyata dari semangat kami untuk memastikan bantuan hukum benar-benar hadir di setiap pelosok Sulawesi Selatan. Saya bangga dengan dedikasi seluruh jajaran yang rela menyebar ke berbagai wilayah demi memastikan tidak ada warga yang kekurangan akses terhadap layanan bantuan hukum yang menjadi haknya," ujar Andi Basmal penuh apresiasi.
Andi Basmal juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah yang capaian layanannya masih perlu ditingkatkan, sekaligus mendorong para paralegal di seluruh Sulawesi Selatan untuk terus bergerak aktif melayani masyarakat hingga target akhir tahun terpenuhi. "Kepada wilayah yang sudah mencapai target, pertahankan dan tingkatkan. Kepada yang belum, ini waktunya berlari lebih kencang. Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus hadir mendampingi sampai seluruh target terpenuhi," tutup Andi Basmal
