Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menegaskan bahwa seluruh karya dan produk hasil kreativitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harus mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI).
Hal tersebut disampaikan Andi Basmal saat menghadiri Pameran Produk WBP se-Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan Remisi bagi WBP dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Makassar, Minggu (17/8).
Menurutnya, karya WBP tidak hanya bernilai sebagai bentuk pembinaan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang perlu dipastikan legalitas dan perlindungannya.
“Produk WBP harus terlindungi. Jangan sampai karya mereka ditiru atau dimanfaatkan pihak lain tanpa izin. Karena itu, pendaftaran Kekayaan Intelektual menjadi langkah penting untuk memberi jaminan hukum dan nilai tambah,” ungkap Andi Basmal.
Ia juga mendorong agar setiap unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di Sulawesi Selatan aktif berkoordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum untuk memfasilitasi pendaftaran KI bagi produk WBP.
Pameran produk WBP ini menampilkan beragam karya kreatif, mulai dari kerajinan tangan, kuliner, hingga produk inovatif lainnya yang lahir dari proses pembinaan. Kehadiran Kakanwil sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata bagi pengembangan potensi WBP agar dapat mandiri dan berdaya saing setelah bebas.
Acara ini turut dirangkaikan dengan penyerahan remisi kepada ribuan WBP di Sulawesi Selatan sebagai wujud penghargaan atas perilaku baik dan motivasi untuk terus memperbaiki diri.
Dengan adanya perlindungan Kekayaan Intelektual, diharapkan produk WBP tidak hanya dikenal sebagai karya pembinaan, tetapi juga dapat menembus pasar luas dengan identitas dan hak yang jelas.
