Jakarta. Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) Semester I Tahun 2025 yang resmi dibuka oleh Menteri Hukum pada Senin, 29 Juli 2025 lalu. Kegiatan yang dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Pimti Madya) Kemenkum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rakordal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, bersama seluruh peserta mendapat arahan komprehensif dari jajaran pimpinan tinggi terkait isu-isu strategis di masing-masing unit kerja.
Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menyampaikan target spesifik untuk setiap biro di tahun 2025, terutama terkait peningkatan nilai meso indeks dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkum.
"Persiapan menuju 2026 sudah harus dimulai dari sekarang," tegas Nico saat memberikan arahan. Ia merinci beberapa prioritas yang perlu disiapkan, meliputi pemetaan masalah kinerja, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), hingga penyusunan laporan keuangan semester II 2025.
Nico juga menekankan pentingnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah, implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi dengan proses bisnis, serta peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik. Tidak ketinggalan, pengelolaan aset dan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama.
Selanjutnya, Inspektur Jenderal Kemenkum, Reynhard Silitonga, memberikan penekanan khusus pada tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di seluruh Satuan Kerja (Satker) Kemenkum.
Reynhard memberikan perhatian serius agar seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki temuan hasil pemeriksaan segera menindaklanjuti hingga tuntas. "Sesuai arahan Menteri Hukum dalam pembukaan rakordal, seluruh temuan pemeriksaan harus diselesaikan sesuai target yang ditetapkan," ungkap Reynhard.
Selain arahan dari Sekjen dan Irjen, para peserta juga menerima bimbingan dari pimpinan tinggi lainnya, yakni Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan (Dirjen PP), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kepala Badan Standar dan Kebijakan (BSK), serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Menanggapi arahan para pimpinan tinggi, Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan seluruh program prioritas di wilayah kerjanya. "Arahan yang diberikan hari ini menjadi panduan bagi kami di Sulawesi Selatan untuk berkontribusi maksimal dalam pencapaian target nasional Kemenkum," ujar Andi Basmal.
Andi Basmal menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola organisasi. "Kami akan memastikan jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, terutama dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo," tambahnya.
Andi Basmal selanjutnya menyampaikan, Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif.
