Makassar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara menuntaskan pembentukan 173 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bentuk dukungan daerah terhadap program pemerintah dengan basis ekonomi masyarakat desa. Tuntasnya pembentukan koperasi tersebut tidak terlepas dari sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melalui peran aktif para notaris dalam proses legalisasi badan hukum.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulsel, Andi Basmal dalam keterangannya, Selasa (15/7) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Luwu Utara atas langkah cepatnya melakukan percepatan pembentukan koperasi merah putih.
“Tuntasnya pembentukan koperasi merah putih di Luwu Utara merupakan komitmen yang patut untuk diapresiasi. Terima kasih kepada Bupati serta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Luwu Utara yang telah mendukung program nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Rampungnya pembentukan, termasuk legalisasi badan hukum koperasi di Luwu Utara lanjut Andi Basmal, juga didukung oleh peran Notaris yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada pengurus koperasi dalam setiap proses administrasi hukumnya hingga KDMP di Luwu Utara kini sah secara hukum untuk beroperasi.
“Tuntasnya Legalisasi badan hukum koperasi tentunya menjadi corong untuk mendukung aktivitas ekonomi didalamnya. Legalisasi koperasi memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan sebagai modal awal koperasi dalam pengembangan usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan,” ujar Andi Basmal.
Dengan tuntasnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Luwu Utara, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi yang sah menurut hukum. Langkah ini sejalan dengan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis desa. Keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
