Makassar. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) Semester I Tahun 2025 di Balai Pengembangan SDM Hukum, Selasa (29/7). Acara yang dihadiri 310 peserta dari berbagai tingkatan pimpinan ini menjadi momentum evaluasi capaian kinerja di tengah tahun.
Dalam sambutannya, Menhukum memberikan apresiasi tinggi atas sejumlah pencapaian gemilang. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) berhasil membentuk 80.081 badan hukum koperasi merah putih di seluruh Indonesia.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menorehkan prestasi dengan terbentuknya lebih dari 10.000 pos bantuan hukum (bankum) yang tersebar di seluruh nusantara.
Tak ketinggalan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) mencatatkan rekor dengan menyelesaikan 100% pencatatan cipta melalui transformasi digital pencatatan cipta otomatis.
Selanjutnya, Supratman menegaskan perlunya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya di Ditjen AHU dan Ditjen KI. "Peningkatan PNBP perlu terus diupayakan dengan kajian mendalam terkait pelayanan yang berpotensi menjadi penerimaan negara," tegas Menteri.
Selain itu, Menkum menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Fokus kita saat ini adalah pelayanan eksternal dengan transformasi digital sebagai keniscayaan," pungkas Supratman.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta menguraikan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyelenggaraan Rakordal ini. "Kami menghadapi pemblokiran anggaran akibat restrukturisasi anggaran nasional, perbedaan persepsi antara pusat dan daerah, serta perlunya peningkatan kinerja di semester mendatang," jelasnya.
Meski demikian, Nico optimis dengan target peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025. "Harapan kami, nilai indeks RB tahun ini bisa melampaui capaian 2024 yang sudah mencapai 90,83 atau level A," tambahnya.
Rakordal dihadiri Para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Kepala UPT.
Pada Kanwil Kemenkum Sulsel turut yang turut dihadiri Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal beserta jajaran kepala divisi dan kabag tata usaha dan umum.
"Kanwil Kemenkum Sulsel akan mengimplementasikan seluruh Arahan Dari menteri dan sekjen untuk peningkatan Kinerja Dan pelayanan Publik," ungkap Andi Basmal usai pembukaan Kegiatan.
Setelah pembukaan, seluruh peserta akan mendapat pengarahan dari Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum untuk membahas strategi implementasi program di semester kedua.
