Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti secara virtual kegiatan penguatan transformasi pelayanan publik dan standardisasi layanan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Senin (23/2/2026). Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis standar yang terukur dan berkelanjutan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut membahas strategi transformasi pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan di seluruh instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan sebagai jaminan kepastian dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam materi penguatan dijelaskan bahwa Standar Pelayanan merupakan tolok ukur penyelenggaraan layanan sekaligus acuan penilaian kualitas pelayanan. Komponen yang harus dipenuhi meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, hingga mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Seluruhnya harus disusun secara sederhana, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, ditekankan pula pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan Standar Pelayanan melalui forum konsultasi publik. Partisipasi ini bertujuan memastikan kesesuaian antara kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dukungan sarana prasarana, kompetensi pelaksana, serta sistem pengawasan internal.
Kegiatan ini juga menyoroti kewajiban penetapan dan publikasi Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen instansi dalam memberikan pelayanan sesuai standar. Maklumat tersebut menjadi pernyataan kesanggupan sekaligus kesiapan menerima sanksi atau melakukan perbaikan apabila pelayanan belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Tidak kalah penting, aspek pemantauan dan evaluasi menjadi bagian dari siklus penerapan Standar Pelayanan. Evaluasi dilakukan melalui analisis dokumen, survei, wawancara, observasi, serta memperhatikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan pengaduan publik sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan secara virtual dalam kegiatan penguatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel memperkuat sinergi dan pemahaman jajaran terhadap kebijakan nasional pelayanan publik. Transformasi pelayanan diharapkan tidak berhenti pada tataran regulasi, melainkan terimplementasi secara konkret dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam mengikuti kegiatan nasional harus diikuti dengan implementasi nyata di daerah.
“Meskipun dilaksanakan secara virtual, substansi penguatan ini harus benar-benar kita terjemahkan dalam langkah konkret. Saya minta seluruh jajaran memastikan Standar Pelayanan diterapkan secara konsisten demi menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
