Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program bantuan hukum semester pertama tahun 2025. Rapat berlangsung secara daring pada Rabu (18/6).
Acara ini dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawaty, para penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, serta perwakilan dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi se-Sulawesi Selatan.
Heny Widyawati menegaskan perlunya mempercepat realisasi dana bantuan hukum agar pelayanan kepada masyarakat miskin tetap optimal.
"Kami berharap proses realisasi anggaran bantuan hukum dapat dipercepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Hal ini penting agar layanan hukum kepada masyarakat tidak terhambat," ujar Heny dalam arahannya.
Rapat evaluasi ini juga menjadi forum komunikasi efektif antara Kanwil Kemenkum dan OBH. Para peserta dapat menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan solusi untuk periode mendatang.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan seluruh mitra penyedia bantuan hukum. Tujuannya adalah mewujudkan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu di Sulawesi Selatan.
