Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kanwil Kemenkum Sulsel dan Pemprov Sulsel Bahas Ranpergub Koperasi Merah Putih, Disepakati Lanjut ke Tahap Berikutnya

 Kanwil Kemenkum Sulsel dan Pemprov Sulsel Bahas Ranpergub Koperasi Merah Putih Disepakati Lanjut ke Tahap Berikutnya

Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) telah menggelar rapat fasilitasi harmonisasi terkait Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel dihadiri Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulsel, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, serta para perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum dari Kanwil Sulsel

Dalam pembahasan, sejumlah penyempurnaan terhadap isi rancangan peraturan menjadi fokus utama. Mulai dari perubahan judul, perbaikan redaksional di sejumlah pasal, hingga penyelarasan dengan kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati mengatakan bahwa Proses harmonisasi ini menjadi bentuk nyata dukungan Kanwil terhadap penciptaan regulasi yang tertib, terarah, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Kami menyambut baik sinergi yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi,” ujar Heny Widyawati dalam keterangannya ke Humas Kanwil Sulsel, Minggu (3/8).

Ranpergub yang diinisiasi atas dasar amanat peraturan perundang-undangan lebih tinggi ini, kini dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah melalui sejumlah koreksi dan masukan teknis dalam rapat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antarinstansi dalam menyusun regulasi daerah yang berkualitas.

“Harmonisasi ini bukan sekadar formalitas. Ia adalah pondasi penting dalam mewujudkan peraturan daerah yang efektif, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami terus mendukung Pemerintah Daerah untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” jelasnya.

Dengan hasil positif dari pembahasan tersebut, diharapkan regulasi terkait koperasi di tingkat desa dan kelurahan dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Selatan.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Sultan Alauddin No 191A, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, 90221
PikPng.com phone icon png 604605   +682196735747
    Email Kehumasan
    kanwilsulsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN


Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Sultan Alauddin No 191A, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini - Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
PikPng.com phone icon png 604605   082196735747
PikPng.com email png 581646   kanwilsulsel@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com