Makassar — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menegaskan pentingnya peran dan eksistensi Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk lebih dikenal masyarakat luas. Hal ini disampaikan dalam keterangan Andi Basmal saat ditemui tim Humas Kanwil Kemenkum Sulsel, Minggu (6/7).
Dalam arahannya, Kakanwil menekankan bahwa tugas dan fungsi BHP harus terus disosialisasikan secara masif, tidak hanya di kota Makassar, tetapi juga di seluruh wilayah kerja BHP Makassar yang mencakup beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia diantaranya seluruh Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
“BHP memiliki peran strategis dalam pelayanan hukum, terutama dalam hal pengurusan harta peninggalan, perwalian, dan pengampuan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, sosialisasi harus terus ditingkatkan,” ujar Andi Basmal.
Sebagai wujud nyata dari arahan tersebut, Kepala BHP Makassar, Orizya baru-baru ini turut menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Peningkatan Profesionalisme Notaris dalam Keilmuan serta Pelatihan Pembuatan Akta Koperasi Luwansa Convention and Hall, Manado, Sulawesi Utara.
Ia dalam penjelasannya mengulas tugas dan fungsi BHP Makassar. "Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, BHP memiliki Tugas dan Fungsi diantaranya Selaku Wali Pengawas, Pengampu Pengawas, Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, Pendaftaran Wasiat Terdaftar dan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup, Kurator dalam Masalah Kepailitan, Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, Pengurusan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir, dan Pengurangan Harta Peninggalan Tak Terurus.
Keterlibatan langsung pimpinan BHP dalam menyampaikan tugas dan fungsi lembaga ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap peran BHP, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Kakanwil juga mendorong agar jajaran BHP Makassar aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, pengadilan, notaris, hingga organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi kepada publik.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya inovasi layanan BHP agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, dan pendekatan humanis dalam pelayanan menjadi kunci dalam mewujudkan BHP yang responsif dan terpercaya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong BHP Makassar semakin berperan aktif dalam memberikan pelayanan hukum yang merata dan berkeadilan, sejalan dengan visi Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
