Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (14/7).
Acara ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, Susilo Widhiyantoro, yang mewakili Kepala BPKP RI dalam prosesi pengukuhan.
Dalam sambutannya, Susilo Widhiyantoro menekankan pentingnya penguatan pengawasan intern yang adaptif terhadap perubahan serta kolaborasi lintas sektor untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah.
"Kehadiran BPKP di daerah bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing," tegas Susilo.
Ia juga mengajak semua pihak bersinergi dalam mengawasi dan memastikan terwujudnya tujuh kemandirian bangsa, meliputi pembangunan SDM, ekonomi berbasis potensi nasional, infrastruktur strategis, ketahanan energi dan pangan, iptek dan inovasi, hukum dan tata kelola pemerintahan, serta nasionalisme dan karakter kebangsaan
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPKP dalam pengawalan program strategis daerah serta mendorong efisiensi dan transparansi anggaran.
"Kami berharap BPKP terus menjadi pengawal utama dalam pembangunan daerah. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta BPKP akan semakin memperkokoh fondasi akuntabilitas publik," ujar Gubernur.
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyambut baik momentum ini sebagai bentuk konsolidasi antara lembaga pemerintah dalam membangun tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kami di Kemenkum Sulsel siap bersinergi mendukung agenda pengawasan yang sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan anggaran maupun peningkatan pelayanan publik," kata Andi Basmal.
Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran BPKP sebagai mitra pengawasan yang konstruktif, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.
