Makassar – Budaya kerja agile menjadi kunci dalam menjawab tuntutan birokrasi modern yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Konsep inilah yang ditekankan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, dalam arahannya, Selasa (20/1).
Mengawali arahannya, Andi Basmal memberikan apresiasi kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar atas capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diraih pada 8 Januari 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, Andi Basmal menekankan pentingnya Pembangunan ZI sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas. Ia berharap peningkatan kinerja kementerian dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ASN, khususnya melalui optimalisasi kinerja. Ia juga menegaskan bahwa visi dan misi Kementerian Hukum harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran.
“Zona Integritas menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang agile, profesional, dan berintegritas,” tegas Andi Basmal.
Dalam kesempatan ini, Kakanwil juga menyampaikan bahwa progres pelaporan LHKPN di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel telah mencapai 90 persen. Sementara itu, kendala dalam pelaporan LHKASN akibat penerapan sistem Coretax diharapkan dapat segera dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan agar tidak menghambat kepatuhan administrasi ASN.
Kegiatan pengarahan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, pejabat manajerial dan non-manajerial, seluruh ASN, CPNS, PPPK, serta Peserta Magang Nasional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
