Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menerima audiensi Tim Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka kegiatan Supervisi dan Evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, Senin (9/3).
Kegiatan ini diikuti oleh 12 satuan kerja yang terdiri dari Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, serta Badiklat di wilayah Indonesia bagian timur yang turut hadir untuk mengikuti supervisi dan evaluasi terkait pengelolaan RUP tahun anggaran 2026.
Koordinator Tim dari Biro BMN Setjen Kemenkum, Hidayah Amirullah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan. Ia juga menyampaikan bahwa Kepala Biro Barang Milik Negara pada awalnya direncanakan hadir, namun berhalangan karena mengikuti agenda Analisa dan Evaluasi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum pada waktu yang bersamaan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Sulsel atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan ini yang juga diikuti oleh sejumlah satuan kerja dari wilayah lain di Indonesia bagian timur,” ujar Hidayah.
Sementara itu, Andi Basmal menyambut baik kehadiran Tim Biro BMN Setjen Kemenkum di Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan apresiasi karena Sulawesi Selatan dipercaya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan supervisi dan evaluasi RUP Tahun 2026.
“Kami mengapresiasi Biro Barang Milik Negara yang telah memilih Sulawesi Selatan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya kami siap memberikan dukungan penuh agar kegiatan supervisi dan evaluasi ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Andi Basmal.
Ia juga menginstruksikan jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel untuk memberikan dukungan serta fasilitasi selama kegiatan berlangsung hingga selesai.
Kegiatan audiensi berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam memastikan perencanaan pengadaan melalui RUP tahun 2026 berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
