Malangke, 12 Maret 2026 – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Luwu Utara, Andi Syarifah Muhaeminah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) di Desa Pincepute Kecamatan Malangke. Kegiatan ini sekaligus menjadikan Desa Pincepute sebagai desa percontohan Posbankum Desa di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
Monev ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa yang antusias yaitu
Kepala Desa Pince Pute, Ketua Tim PKK Desa Pince Pute, BPD, Babinsa, Staf Desa, Tokoh masyarakat Paralegal Posbankum,
serta puluhan warga Desa Pince Pute yang hadir dengan penuh semangat.
Kegiatan monev tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi Posbankum berjalan optimal sesuai program nasional Kementerian Hukum. Posbankum Desa merupakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang dibentuk di tingkat desa. Melalui Posbankum, warga dapat memperoleh informasi hukum, pendampingan, mediasi, serta rujukan advokat tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota.
Desa Pincepute dipilih sebagai desa percontohan karena dinilai memiliki komitmen tinggi dalam membentuk dan mengelola Posbankum. Dengan adanya paralegal di desa, diharapkan akses keadilan semakin dekat dengan masyarakat.
“Kami ingin memastikan Posbankum di desa-desa tidak hanya terbentuk, tetapi juga aktif melayani masyarakat. Desa Pincepute menjadi contoh bagi desa lain di Luwu Utara agar program ini dapat terealisasi secara maksimal,” ujar Andi Syarifah Muhaeminah, Kadis PMD Kabupaten Luwu Utara, dalam kegiatan tersebut.
Monev ini juga mengevaluasi tantangan yang dihadapi paralegal serta dukungan dari pemerintah desa. Hasil monev akan menjadi bahan rekomendasi untuk pengembangan Posbankum di seluruh desa se-Kabupaten Luwu Utara.
Dengan adanya Posbankum, diharapkan masyarakat Luwu Utara semakin mudah mendapatkan pendampingan hukum yang adil dan berkualitas. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memperluas akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sabtu (14/3/2026), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa Posbankum Desa merupakan salah satu instrumen penting untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Posbankum menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui peran paralegal dan dukungan pemerintah desa, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendampingan hukum secara lebih mudah, cepat, dan tanpa biaya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang menjadikan Desa Pincepute sebagai desa percontohan Posbankum. Ia berharap keberadaan Posbankum Desa dapat semakin memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat di daerah.
“Program Posbankum Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses keadilan yang merata. Kami berharap desa-desa lain dapat mencontoh inisiatif ini sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan bantuan hukum yang adil dan berkualitas,” ujar Andi Basmal.
