Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini disampaikan dalam keterangannya, Sabtu(12/4/2025) kepada Humas Kanwil sebagai langkah nyata membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Menurut Andi Basmal, upaya meraih WBK bukan hanya sekadar administratif semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “WBK itu soal integritas. Jadi, kita harus bekerja dengan transparan, akuntabel, dan menjauhi praktik yang mencederai kepercayaan publik seperti pungli dan lainnya,” tegasnya.
Ia juga meminta jajaran BHP Makassar untuk serius dalam memenuhi seluruh data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian WBK. Kelengkapan dan ketepatan data menjadi kunci utama dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi birokrasi.
“Jangan ada yang menganggap remeh data dukung. Itu bukan hanya formalitas, tapi bukti kerja nyata kita. Siapkan dengan sungguh-sungguh dan pastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan membuat data dukung sekedarnya saja yang terkesan di ada - adakan,” tambahnya.
Lebih jauh, Andi Basmal juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik, khususnya menghindari segala bentuk pungutan liar (pungli). “Sekecil apapun praktik pungli harus dihindari. Kita ingin masyarakat percaya bahwa layanan kita bersih dan profesional,” ujarnya.
BHP Makassar menjadi satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkum Sulsel yang dinilai potensial untuk meraih predikat WBK pada tahun ini. Dukungan dari pimpinan wilayah menjadi penyemangat tersendiri bagi jajaran BHP untuk terus memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan semangat perubahan dan kolaborasi, diharapkan BHP Makassar mampu membawa nama baik Kemenkum Sulsel dalam kancah nasional.
