Makassar – Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan verifikasi lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel (Kanwil Kemenkum Sulsel), Selasa (17/9).
Kunjungan ini merupakan rangkaian penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tim yang terdiri dari Nyoman Bagus Bayu Pradnyana dan Shabrina Noviyanti tersebut meninjau langsung fasilitas layanan publik di Kanwil Kemenkum Sulsel, termasuk area lobby layanan, ruang tunggu, serta sarana prasarana pendukung pelayanan.
Tim juga berdialog dengan petugas layanan untuk menggali informasi terkait mekanisme pelayanan, inovasi yang dikembangkan, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat komitmen reformasi birokrasi di jajaran Kanwil.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Verifikasi lapangan ini menjadi evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan menjaga integritas layanan,” ujarnya.
Sementara itu, Nyoman Bagus Bayu Pradnyana menekankan bahwa seluruh fasilitas layanan publik di Kanwil harus dengan mudah diakses oleh masyarakat.
“Semua fasilitas layanan publik untuk pengunjung harus mudah diakses oleh masyarakat. Untuk itu, penguasaan tugas dan fungsi oleh petugas sangat penting, mulai dari resepsionis hingga loket layanan. Hal ini sejalan dengan maklumat pelayanan Kanwil Sulsel yang telah terpajang di lobby dan harus benar-benar diimplementasikan,” jelasnya.
Selain meninjau fasilitas, Tim KemenPAN-RB juga melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil, khususnya terkait inovasi pelayanan publik, penguatan pengawasan, serta strategi keberlanjutan pembangunan Zona Integritas.
Dengan adanya verifikasi lapangan ini, diharapkan Kanwil Kemenkum Sulsel semakin siap dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
