Makassar – Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi di Aula Pancasila, Kamis (5/3/2026). Rapat ini dilaksanakan untuk menyatukan langkah seluruh kelompok kerja (pokja) dalam mempersiapkan pemenuhan data dukung pembangunan ZI tahun 2026.
Pelaksanaan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SK-OT.03.02-97 tentang Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot selaku Ketua Tim Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan keseriusan seluruh tim kerja dalam upaya meraih predikat WBBM.
Ia meminta agar setiap kelompok kerja yang telah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah segera melengkapi data dukung yang diminta melalui aplikasi erb.kemenkum.go.id. Selain itu, dukungan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan ZI juga diminta untuk dicantumkan secara jelas dalam matriks pemenuhan data dukung.
“Setiap pokja agar melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk menyusun dan melengkapi matriks. Harapannya pada Kamis depan seluruh matriks dari masing-masing pokja sudah lengkap,” ujar Demson.
Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya, khususnya terkait internalisasi nilai-nilai Zona Integritas yang masih membutuhkan penguatan serta pengembangan inovasi pelayanan.
“Evaluasi tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama terkait internalisasi nilai ZI dan inovasi pelayanan. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat mencapai predikat WBBM, sebagaimana yang pernah kita buktikan bersama saat berhasil meraih predikat WBK enam tahun lalu,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati selaku Wakil Ketua Tim Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Sulsel. Dalam kesempatan itu, ia mendorong seluruh tim pokja untuk bekerja secara maksimal dalam memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan.
Heny menegaskan bahwa kolaborasi dan komitmen dari setiap pokja sangat diperlukan agar seluruh data dukung dapat disiapkan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri selaku Sekretaris Tim ZI Kanwil Kemenkum Sulsel menjelaskan bahwa tim sekretariat juga telah memaparkan teknis penyusunan matriks Zona Integritas kepada seluruh pokja.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan matriks tersebut diselaraskan dengan lini masa Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B03 yang menjadi acuan pemenuhan data dukung mulai bulan Maret hingga April 2026.
“Kami berharap seluruh pokja dapat mengikuti lini masa yang telah disusun sehingga pemenuhan data dukung dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Meydi.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal menegaskan pentingnya komitmen bersama dari seluruh tim kerja dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
Ia meminta agar seluruh anggota pokja menyatukan langkah dan bekerja secara maksimal dalam melengkapi setiap data dukung yang dibutuhkan dalam proses evaluasi pembangunan ZI.
“Pembangunan Zona Integritas tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan komitmen dan kerja bersama dari seluruh tim pokja untuk memenuhi setiap data dukung secara optimal sebagai bagian dari upaya kita meraih predikat WBBM di tahun 2026,” tegas Andi Basmal.
