Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakortdal) Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengendalian kinerja serta penyelarasan pelaksanaan program kerja pusat dan daerah sesuai arah kebijakan Kementerian Hukum.
Dalam rakor tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indradi selaku Ketua Steering Committee (SC) menyampaikan arahan strategis terkait pentingnya menjaga capaian kinerja kementerian agar tetap berada pada kategori tercapai dengan baik, sekaligus mendorong peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kementerian Hukum.
Kepala BSK Hukum juga menekankan agar seluruh unit kerja menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 secara terukur dan berorientasi hasil, yang diawali dengan identifikasi permasalahan kinerja, penyusunan langkah aksi yang konkret, hingga penetapan indikator keberhasilan yang jelas.
Pengendalian kinerja ini diarahkan untuk mendukung tema besar “Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045.”
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh program prioritas kementerian.
"Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen memperkuat pengendalian kinerja melalui perencanaan yang lebih terukur, penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang berbasis hasil, serta optimalisasi transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui keikutsertaan dalam Rakor Pengendalian Kinerja ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap pelaksanaan kinerja tahun 2025 serta perencanaan tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, sinergis, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan layanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran dari Kanwil Kemenkum Sulsel diantaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri.
