Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui optimalisasi peran tim inovatif guna mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Seleksi Tim Reformasi Birokrasi yang dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan ZI menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025, serta pembahasan tindak lanjut atas hasil evaluasi WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Pimpinan, Senin (2/3).
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menekankan bahwa pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi harus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat tindak lanjut atas catatan evaluasi, serta memastikan setiap program reformasi birokrasi berjalan efektif dan terukur.
“Pembangunan ZI harus berbasis inovasi yang berkelanjutan. Setiap tim harus mampu menghadirkan terobosan yang relevan dan berdampak nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, bersama jajaran. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan seleksi Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 sebagai langkah awal memperkuat struktur dan strategi pelaksanaan program RB di lingkungan Kanwil.
Melalui evaluasi menyeluruh dan seleksi tim yang kompeten, Kanwil Kemenkum Sulsel optimistis mampu meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima menuju ZI dan WBBM.
