Makassar – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi seluruh tim kerja dalam percepatan proses harmonisasi serta penyusunan Naskah Akademik.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (26/3).
Dalam kesempatan tersebut, Heny Widyawati turut melakukan monitoring kehadiran peserta sekaligus memberikan arahan strategis terkait pelaksanaan tugas.
Dalam arahannya, Heny Widyawati menyampaikan agar setiap permohonan harmonisasi yang telah dikembalikan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing penanggung jawab (PIC) di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan pemerintah daerah terkait pengajuan permohonan serta penjadwalan harmonisasi.
“Seluruh tim diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti setiap permohonan harmonisasi, serta aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar prosesnya berjalan lancar dan tepat waktu,” tegas Heny Widyawati.
Hingga hari ini, telah masuk sejumlah permohonan harmonisasi yang terdiri dari 4 draft Ranperkada dari Kabupaten Maros, 2 draft dari Kabupaten Luwu, dan 1 draft dari Kota Palopo.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaksanaan harmonisasi akan menyesuaikan dengan kondisi Work From Anywhere (WFA). Apabila intensitas draft yang masuk meningkat, maka proses harmonisasi akan dilaksanakan secara daring guna memastikan seluruh permohonan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Apabila intensitas draft yang masuk cukup tinggi, maka pelaksanaan harmonisasi akan kita lakukan secara daring agar seluruh permohonan dapat diselesaikan secara optimal,” jelasnya.
Heny Widyawati juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh anggota kelompok kerja dalam rapat pra-harmonisasi. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman tim serta mencegah terjadinya disharmonisasi dalam penyusunan regulasi.
“Partisipasi aktif dalam rapat pra-harmonisasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tim sekaligus mencegah terjadinya disharmonisasi dalam penyusunan regulasi,” ujarnya.
Selain itu, rapat juga membahas progres penyusunan Naskah Akademik di beberapa daerah. Untuk Naskah Akademik Kabupaten Toraja Utara, saat ini masih dalam proses penyusunan dan menunggu kelengkapan data dari pemerintah daerah. Sementara itu, tim Naskah Akademik Tana Toraja diarahkan untuk segera menyusun timeline kerja mengingat belum adanya komunikasi lanjutan dengan pihak terkait. Adapun untuk Kabupaten Takalar, draft peraturan daerah telah selesai disusun, namun masih menunggu kelengkapan data untuk penyempurnaan Naskah Akademik.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat permohonan konsultasi untuk minggu depan.
Terkait target kinerja, Heny Widyawati mengingatkan seluruh tim untuk segera menuntaskan laporan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Ia menegaskan agar setiap anggota yang belum mencapai target dapat segera menunjukkan progres.
“Bagi yang belum mencapai target laporan Posbankum, saya minta segera menunjukkan progres. Hari ini harus sudah ada perkembangan,” tegasnya.
Selain itu, dibahas pula rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penempatan mahasiswa magang di Posbankum. Dua perguruan tinggi negeri yang direncanakan akan menjalin kerja sama adalah Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Koordinator Perancang diharapkan dapat berkoordinasi dengan Penyuluh Hukum dalam proses penyusunan PKS tersebut.
Menutup arahannya, Heny Widyawati berharap seluruh tim terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh proses harmonisasi dan penyusunan regulasi dapat berjalan secara optimal dan tepat waktu.
“Saya berharap seluruh tim terus berproses dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga penyusunan Naskah Akademik dan produk hukum dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan rapat dan kinerja jajaran perancang.
Ia menegaskan bahwa komitmen, sinergi, dan kedisiplinan menjadi kunci utama dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran, khususnya para perancang peraturan perundang-undangan, yang terus menunjukkan dedikasi dalam mendukung percepatan harmonisasi dan penyusunan produk hukum di daerah. Tetap jaga semangat, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Andi Basmal.
