Barru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Barru melalui penandatanganan nota kesepakatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (5/5).
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembentukan produk hukum daerah, pembinaan dan penyuluhan hukum, hingga pelayanan kekayaan intelektual dan layanan administrasi hukum umum. Total terdapat 14 program kegiatan yang menjadi ruang lingkup kolaborasi ini.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya peraturan daerah yang berkualitas dan selaras dengan sistem hukum nasional.
“Tim perancang dari Kanwil siap terlibat sejak tahap awal penyusunan produk hukum, mulai dari penyusunan naskah akademik, drafting Peraturan daerah hingga peraturan kepala daerah. Ini penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar harmonis dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” ujarnya.
Basmal juga menyoroti perkembangan positif Kabupaten Barru dalam harmonisasi produk hukum Daerah. “Tahun 2023 ada 31 rancangan produk hukum daerah, lalu melonjak menjadi 95 pada 2024. Sampai April 2025 ini sudah ada 9 yang masuk,” katanya.
Tak hanya dalam pembentukan regulasi, Kabupaten Barru juga menunjukkan capaian di bidang pembinaan hukum. Saat ini, satu desa di Barru telah berstatus desa sadar hukum, dan 14 kepala desa mendaftar Peacemaker Justice Award. Selain itu, sudah terbentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 17 desa.
Yang membanggakan, Barru berhasil meraih skor 96,12 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum 2024 dengan kategori AA (Istimewa).
“Capaian ini luar biasa. Kami harap ke depan makin banyak desa/kelurahan sadar hukum di Barru. Kami juga mendorong UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di daerah ini untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya agar terlindungi secara hukum,” tambah Basmal.
Bupati Barru, Andi Ina Kartikasari, menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi ini penting untuk menjaga kualitas dan harmonisasi produk hukum daerah.
“Alhamdulillah, kesepakatan ini dilengkapi dengan rencana kerja yang rinci. Termasuk fasilitasi Propemperda, penyuluhan hukum, penguatan JDIH, hingga pendampingan HAKI dan layanan pendirian perseroan perorangan,” ungkap Andi Ina.
Menurutnya, kesepakatan ini sejalan dengan visi misi kepemimpinannya bersama Wakil Bupati untuk mewujudkan masyarakat Barru yang berkeadilan, maju, dan sejahtera.
“Kami siap membuka pintu lebih lebar untuk kerja sama ke depannya. Semoga semua program berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
penandatangan nota kesepakatan ini juga turut dihadiri wakil bupati Barru, Kepala Divisi P3H Heny Widyawaty, sekretaris Daerah Kabupaten barru, para Pimpinan OPD kabupaten barru, dan jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel.
