Makassar- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan(Sulsel), Andi Basmal, menekankan pentingnya akselerasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan dalam Pembangunan ZI menuju WBBM. Hal ini disampaikan pada apel pagi yang diselenggarakan di aula Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (5/5).
Dalam arahannya, Andi Basmal menyoroti capaian program Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah memasuki tahap evaluasi oleh Sekretariat Jenderal. "Proses WBBM kita telah melalui evaluasi Sekjen dan akan segera menghadapi penilaian tim internal. Ini merupakan momentum penting yang harus kita persiapkan dengan baik," ujar Basmal.
Basmal juga mengapresiasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menurutnya telah berjalan optimal. "SPIP kita sudah berjalan dengan baik dalam pemenuhan data dukung yang terdiri dari 5 unsur dan 25 subunsur. Ini menunjukkan komitmen kita terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel," tambahnya.
Kemajuan signifikan juga tercatat dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang telah menunjukkan perkembangan positif di wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Kekayaan intelektual.
Tidak luput dari perhatian, Basmal juga menyinggung pelaksanaan tugas dan fungsi notaris. "Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi notaris, saya menghimbau agar Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) difungsikan dengan sebaik-baiknya untuk mengawal integritas para notaris," jelasnya.
Dalam bidang pembentukan hukum, Basmal mengungkapkan bahwa akselerasi yang sangat baik telah terjadi.
Mengakhiri arahannya, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi positif bagi kementerian. "Mari sama-sama memberikan kontribusi positif bagi kementerian ini. Kinerja yang baik tidak hanya akan meningkatkan citra institusi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik," pungkasnya.
Apel pagi yang rutin diselenggarakan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulsel untuk mengevaluasi kinerja dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan.
