Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menghadiri secara daring pembukaan Pelatihan Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pangkep, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Pangkep ini dibuka langsung oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Puluhan peserta dari berbagai desa dan kelurahan yang telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hadir antusias mengikuti pelatihan.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan di pedesaan. Para paralegal desa dibekali pengetahuan hukum dasar dan keterampilan penyelesaian sengketa non-litigasi. Harapannya, mereka dapat menjadi agen pendamping masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengurangi konflik di tingkat bawah.
Kabag Hukum Pemkab Pangkep, Mashuri, menjelaskan pentingnya keberadaan Posbankum sebagai layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Layanan ini memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
"Posbankum berfungsi sebagai tempat konsultasi, edukasi, penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi, dan rujukan ke advokat," jelas Mashuri dalam sambutannya.
Pemerintah Kabupaten Pangkep menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas kegiatan ini. Mashuri berharap sinergitas antara Kemenkum Sulsel, Pemkab Pangkep, dan Organisasi Bantuan Hukum PBHI Sulawesi Selatan dapat terus terjalin dengan baik.
Puguh Wiyono, penyuluh hukum yang mewakili Kanwil Kemenkum Sulsel, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Pangkep, PBHI Sulsel, dan seluruh peserta yang bersedia meluangkan waktu mengikuti pelatihan ini," ujar Puguh.
Puguh berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan dan penggerak kesadaran hukum di masyarakat. "Tidak hanya memahami peraturan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan empati dalam memberikan bantuan hukum kepada sesama," tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan komitmen kuat lembaganya. Menurutnya, pembentukan Posbankum di tingkat desa merupakan strategi jitu untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
"Masyarakat di desa sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum karena keterbatasan informasi dan biaya. Dengan hadirnya paralegal desa yang terlatih, kami optimis kesenjangan akses keadilan dapat diperkecil," kata Andi Basmal.
Andi Basmal juga mengapresiasi kolaborasi dalam program ini. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan hukum masyarakat.
"Kami akan terus mendorong terbentuknya lebih banyak Posbankum di seluruh Sulawesi Selatan. Ini bukan hanya tanggung jawab Kemenkum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Kakanwil.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menambahkan bahwa penugasan penyuluh hukum dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan pembentukan Posbankum desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan pelatihan paralegal ini diharapkan dapat melahirkan para paralegal desa yang kompeten dan siap mengabdi untuk masyarakat. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan keadilan hingga ke tingkat desa dapat terwujud.
