Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memberikan arahan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar untuk terus melahirkan inovasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, cepat, dan transparan.
Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa BHP sebagai unit pelaksana teknis di bidang perdata memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam pengurusan harta peninggalan, pengampuan, dan kepailitan.
“BHP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi wajah pelayanan hukum perdata negara. Karena itu, dibutuhkan inovasi layanan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses hukum yang cepat dan transparan,” ujar Andi Basmal.
Ia juga mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan BHP Makassar dalam memperkuat digitalisasi layanan serta keterbukaan informasi publik, seperti pengembangan sistem informasi pelayanan online dan peningkatan kapasitas SDM. Menurutnya, inovasi semacam ini perlu terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Kakanwil berharap seluruh jajaran BHP Makassar dapat menindaklanjuti arahan tersebut dengan merancang inovasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“BHP Makassar harus siap melahirkan ide-ide baru untuk mendukung layanan publik yang efisien dan akuntabel,” imbuhnya.
Melalui penguatan inovasi dan pembenahan layanan, Kakanwil berharap BHP Makassar dapat menjadi role model dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis inovasi yang tidak hanya memenuhi standar prosedur, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lembaga hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
