Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal resmi mengambil sumpah dan melantik 11 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai instansi pemerintah daerah dan lembaga teknis di Sulawesi Selatan di Aula Pancasila Kanwil Sulsel, Rabu (20/8).
Ke-11 PPNS yang dilantik berasal dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Pengelola Transportasi Darat, Pemerintah Kota Parepare, Kota Makassar, serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa tugas PPNS merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Seorang PPNS tidak hanya dituntut untuk memahami aturan hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki jangan pernah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan aturan secara adil dan proporsional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa integritas, profesionalisme, dan pengabdian harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas.
“Sumpah yang diucapkan hari ini bukan sekadar formalitas, melainkan ikrar yang mengikat di hadapan Tuhan, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, mari kita jalankan jabatan ini sebagai amanah, dengan penuh kejujuran dan keberanian menegakkan kebenaran,” ujar Andi Basmal.
Kakanwil juga menyampaikan harapan agar PPNS yang baru dilantik dapat terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan pelantikan ini, saya berharap kehadiran 11 PPNS baru dapat semakin memperkuat penegakan hukum administrasi di Sulawesi Selatan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, turut dihadiri pejabat internal Kanwil, rohaniwan, serta tamu undangan. Hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, yang menjadi saksi dalam pengambilan sumpah jabatan tersebut.
