Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum yang diselenggarakan di Graha Pengayoman, Selasa(07/01/2025).
Dalam kesempatan ini dilakukan juga penandatangan komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh perwakilan para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan perwakilan Unit Eselon I.
Menteri Hukum dan HAM (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Pencanangan Zona integritas merupakan sasaran yang ingin dicapai bersama walaupun tidak mudah untuk mencapainya.
“Dengan dua pencanangan yang kita laksanakan hari ini. Saya berharap menjadi bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki pelayanan di Kementerian Hukum,” ungkap Supratman
Terkait trasnformasi digital, Menkum Supratman menerangkan bahwa peluncuran transformasi digital merupakan momentum Kemenkum meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap transformasi digital menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan terbaik, yang mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Menteri Hukum Supratman
Menkum Supratman juga menjelaskan bahwa saat ini banyak layanan dibawahnya yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat, seperti layanan pada Ditjen AHU, KI dan PP.
Ia berharap Transformasi digital bisa diakselerasi secepatnya agar seluruh layanan yang dibutuhkan oleh Masyarakat bisa diakses secara digital.
Lebih lanjut Supratman mengatakan, transformasi digital sejalan dengan perwujudan Zona Integritas. Menurutnya, layanan digital dan transparan akan menghindarkan Kemenkum dari korupsi dan kecurangan.
“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi dari korupi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani akan otomatis berjalan. Yang pada intinya menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik di Kemenkum,” ujar Supratman.
Adapun pada kegiatan ini juga disampaikan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang tentunya sejalan dengan Pembangunan ZI dan Transformasi Digital Kemenkum. Yang mana Resolusi tersebut yakni Perkuat tata Kelola Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.
Selanjutnya Wujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan, dan Wujudkan pelayanan public yang berkepastian hukum dan berdampak.
