Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Kegiatan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025 secara virtual, Rabu (5/11).
Kegiatan ini dilaksanakan dari Ruang Rapat Baharuddin Lopa dan diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, beserta jajaran.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Sri Yusfini Yusuf. Dalam sambutannya, Sri Yusfini menegaskan agar seluruh Kantor Wilayah memastikan satuan kerja eks. Kementerian Hukum dan HAM di wilayah masing-masing menyusun laporan keuangan likuidasi setelah proses likuidasi selesai dilakukan dan menyampaikannya kepada KPPN mitra kerja.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang telah berkontribusi aktif dalam penyelesaian proses likuidasi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Sri Yusfini menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melaksanakan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 selama 50 hari, mulai 21 Oktober hingga 20 Desember 2025, yang akan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terinci di awal tahun 2026.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendampingan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Dalam sesi ini, ditampilkan hasil reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 yang kemudian ditanggapi secara langsung oleh satuan kerja terkait.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan ketelitian, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan.
“Kami berkomitmen mendukung penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai arahan pimpinan pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memberikan apresiasi atas partisipasi aktif jajaran Kanwil dalam kegiatan evaluasi ini.
“Evaluasi laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
