Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan regulasi di daerah. Selama triwulan pertama tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel telah memfasilitasi sebanyak 106 Produk Hukum Daerah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, mengungkapkan bahwa fasilitasi ini mencakup 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 100 Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
"Selama tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel juga telah menerima konsultasi dari dua kabupaten, yakni Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dan DPRD Kabupaten Bantaeng," kata Heny dalam keterangannya, Sabtu (29/3).
Ia menekankan bahwa proses fasilitasi dilakukan dengan mengutamakan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Dalam pelaksanaannya, tim yang terdiri dari 20 perancang peraturan perundang-undangan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap regulasi yang difasilitasi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengapresiasi kinerja jajarannya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan Produk Hukum Daerah (Prohumda).
"Kami mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan mempercepat proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas di Sulawesi Selatan," ujar Andi Basmal.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong lahirnya regulasi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.
"Dengan kerja sama yang solid, kita bisa menghasilkan produk hukum daerah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.
Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus mendukung penyusunan regulasi daerah yang lebih baik, guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan di Sulawesi Selatan.
