Makassar – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam memperkuat dukungan layanan publik di wilayah Sulawesi Selatan.
Hal ini disampaikan Dirjen AHU, Widodo dalam kegiatan penguatan tugas dan fungsi Ditjen AHU yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel dengan melibatkan jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Jumat (26/9).
Dalam arahannya, Widodo menekankan bahwa peningkatan kolaborasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kinerja AHU ke depan harus terus kita dorong bersama, dari wilayah hingga ke pusat. Ditjen AHU akan selalu hadir memberikan dukungan, baik berupa regulasi, peningkatan kapasitas, maupun sarana prasarana layanan, agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pelayanan administrasi hukum umum,” ujar Widodo.
Lebih lanjut, Widodo memastikan dukungan Ditjen AHU tidak hanya menyentuh aspek kebijakan dan teknis, tetapi juga penguatan infrastruktur layanan di daerah. Dengan begitu, layanan publik di bidang administrasi hukum umum dapat semakin adaptif, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyambut baik arahan tersebut. Menurutnya, penguatan dari Dirjen AHU menjadi motivasi sekaligus pedoman dalam meningkatkan capaian kinerja wilayah.
“Kami berkomitmen menjaga kualitas layanan administrasi hukum umum agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sinergi dengan Ditjen AHU adalah energi baru untuk semakin memperkuat pelayanan publik di Sulawesi Selatan,” ungkap Basmal.
Dengan langkah ini, Ditjen AHU bersama Kanwil Kemenkum Sulsel dan BHP Makassar optimis bahwa layanan publik di Sulsel dapat semakin optimal, sejalan dengan visi Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Badan Usaha, Andi Taletting Langi, Direktur Perdata Henry Sulaiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala BHP Makassar Oryza, dan Jajaran Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial Kanwil Sulsel dan BHP Makassar.
