Makassar — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan, Rabu (10/9), guna meninjau penanganan pasca demonstrasi serta kondisi para tahanan aksi unjuk rasa.
Didampingi Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono, Menko Yusril langsung meninjau ruang tahanan yang dihuni 13 orang peserta aksi. Mereka berasal dari latar belakang mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum.
Dalam kesempatan itu, Menko Yusril berdialog dengan para tahanan untuk mendengar kondisi mereka secara langsung.
“Saya ingin memastikan mereka diperlakukan dengan baik, tidak ada kekerasan maupun pemaksaan. Pemerintah menjamin proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegasnya.
Yusril juga menekankan bahwa pendampingan hukum menjadi hak bagi para tahanan. “Saya minta agar setiap tahanan diberikan akses terhadap bantuan hukum. Supremasi hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menko menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil pemerintah bukan hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan keadilan bagi seluruh warga.
Kunjungan Menko Kumham Imipas ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memantau jalannya proses hukum, tetapi juga memastikan hak-hak dasar warga negara tetap terlindungi, bahkan dalam situasi pasca unjuk rasa sekalipun.
Turut mendampingi Menko dalam kunjungan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, bersama para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Menko Kumham Imipas.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal dalam keterangannya menyampaikan bahwa Kehadiran Menko Yusril di Polda Sulsel menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak dasar masyarakat terlindungi.
"Kami di daerah siap mendukung penuh langkah tersebut,” ujar Andi Basmal.
