Makassar — Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) untuk terus meningkatkan kualitas layanan internal maupun layanan publik kembali ditegaskan melalui partisipasinya dalam kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Pengayoman, Senin (10/2/2026), dan menjadi momentum penting dalam penyusunan anggaran yang berkualitas dan tepat sasaran.
Kegiatan supervisi tersebut mengundang partisipasi aktif dari seluruh kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum RI, termasuk Kanwil Kemenkum Sulsel yang diwakili oleh tim perencanaan dan penganggaran kantor. Dalam supervisi ini, tim dari Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan penelaahan mendalam terhadap usulan belanja modal dan sewa yang diagendakan untuk tahun anggaran mendatang.
Tim Biro Perencanaan dan Organisasi menekankan bahwa kegiatan supervisi bertujuan untuk memastikan setiap usulan belanja yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa usulan belanja yang diajukan bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan. “Usulan ini kami susun untuk mendukung layanan internal kantor sekaligus meningkatkan layanan publik di wilayah Sulawesi Selatan. Setiap usulan anggaran telah kami pertimbangkan berdasarkan kebutuhan riil, efisiensi, serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Meydi menilai supervisi ini sebagai kesempatan strategis untuk menyempurnakan dokumen perencanaan anggaran, sehingga mampu memberikan dasar kuat bagi penganggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Proses penelaahan ini diharapkan menghasilkan usulan yang relevan dengan kebutuhan riil di lapangan dan mampu mempercepat layanan kepada masyarakat.
Peserta supervisi dari Kanwil Kemenkum Sulsel juga aktif berdiskusi dengan tim Biro Perencanaan dan Organisasi mengenai prioritas anggaran, termasuk aspek belanja modal untuk sarana dan prasarana kerja serta belanja sewa yang berkaitan dengan kebutuhan operasional kantor wilayah. Diskusi ini diharapkan memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026) berharap hasil supervisi ini dapat menjadi pijakan kuat dalam penyusunan anggaran yang berkualitas dan berorientasi pada layanan.
“Kami berharap setiap proses perencanaan anggaran yang telah direviu ini dapat berdampak langsung pada peningkatan layanan kepada masyarakat. Komitmen kami adalah mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata,” tegas Kakanwil.
