Makassar – Realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan hingga 6 Maret 2026 tercatat mencapai Rp4.778.849.807 atau sebesar 15,04 persen dari total pagu anggaran tahun berjalan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mendorong seluruh jajaran untuk terus mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan guna meningkatkan penyerapan anggaran secara optimal.
“Realisasi anggaran ini harus terus kita dorong melalui percepatan pelaksanaan kegiatan serta penguatan koordinasi di setiap unit kerja. Hal ini penting agar program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujar Andi Basmal usai mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja
Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 secara Virtual di Kanwil Sulsel, Senin (9/3).
Ia menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi.
“Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal dan terukur,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan seluruh satuan kerja guna memastikan proses pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.
Menurut Meydi, percepatan realisasi anggaran juga didukung melalui penguatan perencanaan kegiatan, pengawasan administrasi, serta pendampingan kepada unit kerja dalam proses pelaksanaan program.
“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti dan target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal,” tutup Meydi.
