Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan ikuti secara daring Launching Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Aplikasi e-harmonisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Selasa (25/2/2025).
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra dalam laporannya menyampaikan, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan hasil kerjasama antara Ditjen Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Buku ini merupakan edisi kedua dimana pada tahun 2019 untuk edisi pertama Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan pada tahun 2022 dilakukan revisi kembali untuk Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah.
“Buku ini diharapkan menjadi pedoman dan rujukan dalam rangka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu dalam rangka transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum, Ditjen Peraturan Perundang-undangan telah membuat aplikasi e-harmonisasi yang membantu administrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dari aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,” ungkap Dhahana.
Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses harmonisasi regulasi, memastikan sinkronisasi aturan di berbagai tingkatan pemerintahan, serta mengurangi potensi tumpang-tindih regulasi.
Selanjutnya Kepala Perwakilan (Chief Representative) JICA Indonesia Sachiko Takeda menyampaikan bahwa dalam proses revisi buku ini tentunya telah memasukkan berbagai usulan dan ide dari semua staf Kementerian Hukum khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang didalam pengerjaannya dilakukan melalui puluhan kali pertemuan hingga tercapai hasil yang sangat memuaskan ini.
Melanjutkan sambutan Katsuro Nagai selaku Minister, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Jepang menyampaikan bahwa buku ini telah didistribusikan dan juga dimanfaatkan secara luas oleh Kementerian Pusat dan unit-unit di daerah terkait penyusunan dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan. “Saya sangat senang sekali, melalui proyek ini telah memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi Indonesia,” ucap Katsuro.
Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas memberi apresiasi kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang telah meluncurkan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan aplikasi e-harmonisasi.
“Untuk mewujudkan Indonesia menjadi anggota OECD, maka diharapkan Indonesia bisa lebih terbuka dan akuntabel terutama dalam hal penyusunan segala bentuk Peraturan Perundang-undangan, sehingga tercipta iklim investasi yang dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia yang mempunyai keinginan berinvestasi di Indonesia”, pungkas Supratman.
“Saya berpesan kepada teman-teman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, bahwa akuntabilitas itu bisa diperoleh jika semua layanan dilakukan dalam bentuk digital sehingga kepastian hukumnya akan menjadi jauh lebih mudah. Hal ini sesuai dengan cita-cita Kementerian Hukum dalam mewujudkan transformasi digital”
Pemaparan mengenai aplikasi e-harmonisasi juga menjadi salah satu bagian utama dalam acara ini. Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Alexander Palti, menampilkan fitur-fitur unggulan dari aplikasi ini dan bagaimana implementasinya dapat mendukung kerja pemerintah dalam memastikan bahwa semua regulasi yang disusun berada dalam satu kerangka hukum yang terpadu.
Usai kegiatan Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal mengatakan dukungannya terhadap terwujudnya tranformasi digital Kemenkum.
Terkait dengan e-harmonisasi, ia meminta jajaran P3H untuk dapat memahami dan menguasai aplikasi tersebut agar dapat difungsikan dengan maksimal.
“Khusus bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulsel untuk mengimplementasikan e-harmonisasi dalam proses pembentukan produk hukum daerah dan melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi tersebut”
Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kadiv P3H Heny Widyawati, para Perancang dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel.
