Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel) Taufiqurrakhman melantik dan mengambil sumpah jabatan 1 (satu) orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan 2 (dua) orang Notaris pengganti, bertempat di Aula Pancasila Kanwil Kemenkumham Sulsel pada Kamis (28/11).
Mengawali sambutannya, Kakanwil Taufiqurrakhman mengatkan bahwa PPNS dan Notaris Pengganti memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. PPNS berperan dalam membantu proses penyidikan tindak pidana, sementara Notaris Pengganti membantu Notaris dalam melaksanakan tugasnya.
“Para PPNS dan Notaris Pengganti diminta untuk dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan golongan,” ucap Taufiqurrakhman.
Lebih lanjut Taufiqurrakhman mengingatkan kepada para PPNS dan Notaris Pengganti yang baru dilantik untuk senantiasa menjaga nama baik Kemenkumham dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
“Gunakanlah kepercayaan ini sebaik-baiknya. Semoga dalam melaksanakan tugas, saudara sekalian selalu diberikan kesehatan dan bertindak profesional, jujur, seksana, mandiri, amanah, tidak berpihak, mengedepankan prinsip kecermatan dan kehati-hatian, serta disertai rasa tanggung jawab yang berlandaskan kepada etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harap Taufiqurrakhman.
Terutama kepada PPNS, Kakanwil Taufiqurrakhman ungkapkan bahwa PPNS merupakan gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil. Melalui proses penyidikan, upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan.
“Diketahui bahwa Pejabat PPNS berada di bawah Direktorat Jenderal Adminsitasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai pembina PPNS di Indonesia. Untuk itu, bagi pejabat PPNS agar dapat menjaga komunikasi dan sinergitas dengan Kemenkumham RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di dalam rangka menjaga integritas dan komitmen penegakan hukum,” ungkap Taufiqurrakhman.
Sementara bagi pejabat Notaris Pengganti, Taufiqurrakhman sampaikan penggantian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 19/2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengankatan Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
“Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri/Kakanwil Kemenkumham. Diharapkan setelah pelantikan ini, layanan kenotariatan kepada masyarakat dapat terus berjalan.” Ucap Taufiqurrakhman.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu Winardi sebagai PPNS pada wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar. Sementara Herdasari dilantik sebagai Notaris Pengganti di Kabupaten Gowa dan Mega Istanty dilantik sebagai Notaris Pengganti di Kota Makassar.
Turut menjadi saksi dalam pelantikan ini yaitu Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muh. Tahir dan Kepala Subbidang Pelayanan AHU Dedy Ardianto Burhan.
Pelantikan ini dihadiri oleh Para Pegawai pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Para Rohaniawan.
