Makassar - Di sela-sela rangkaian kegiatan di Kota Makassar, tiga Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yaitu Kepala Biro Keuangan Sri Yusfini Yusuf, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Rahmi Widhiyanti, serta Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Itun Wardatul Hamro, melakukan kunjungan pemantauan sarana prasarana dan pelaksanaan layanan publik di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Kamis (4/12).
Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, beserta jajarannya.
Rombongan disambut oleh Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah III BHP Makassar, Muh. Ibnu Qayyim mewakili Kepala BHP Makassar.
Para Karo Setjen Kemenkum menilai bahwa layanan publik di BHP Makassar semakin siap, dengan dukungan sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan.
Mereka memberikan apresiasi terhadap infrastruktur yang tersedia dan menilai bahwa fasilitas tersebut mampu menunjang layanan publik secara efektif dan berkelanjutan.
Kepala Biro BMN, Itun Wardatul Hamro, menekankan bahwa kualitas layanan publik sangat ditentukan oleh kondisi sarana prasarana yang memadai. Ia juga mendorong agar pemeliharaan fasilitas dilakukan secara konsisten untuk memastikan layanan tetap prima.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi BHP Makassar untuk terus memperkuat kualitas layanan.
“Kami berharap BHP Makassar dapat menjadi role model layanan publik yang profesional, transparan, dan responsif. Dengan dukungan para Karo Setjen, kami optimis peningkatan layanan dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” ujarnya.
Selama kunjungan, para Karo memantau seluruh area kantor, mulai dari ruang layanan, ruang kerja, aula, halaman kantor, hingga fasilitas parkir. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pendukung layanan publik memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pegawai BHP Makassar sebagai bentuk apresiasi dan penguatan semangat dalam peningkatan kualitas layanan publik ke depan.
