Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, memaparkan kemajuan pembangunan Zona Integritas (ZI) di hadapan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dalam Desk Evaluasi yang digelar secara daring di Aula Pancasila, Rabu (14/05/2025).
Di hadapan TPI, Andi Basmal menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB pada tahun 2020 dan kini sedang mempersiapkan diri untuk meraih predikat yang lebih tinggi, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Setelah meraih WBK, kami tidak hanya fokus mempertahankan sistem kerja yang akuntabel, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ungkap Andi Basmal.
Peningkatan kualitas layanan terlihat dari pengembangan sarana berkualitas premium untuk masyarakat, seperti fasilitas kelompok rentan, ruang tunggu nyaman, ruang baca, tempat ibadah, toilet pengunjung, serta sistem informasi dan pengaduan yang terintegrasi. Kanwil juga menyediakan kompensasi bagi masyarakat yang mengalami keterlambatan pelayanan.
"Kami telah menyederhanakan SOP layanan agar lebih efektif dan ramah bagi masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi, kami mengembangkan berbagai inovasi seperti 'Caraday', layanan informasi dan pendampingan pendaftaran HKI, Layanan AHU dan Bantuan Hukum yang diselenggarakan saat car free day," jelas Andi Basmal.
Inovasi lainnya adalah aplikasi korespondensi "Simanis" yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan ijin penelitian dan magang, tanpa harus datang langsung ke kantor. Untuk internal, Kanwil menerapkan sistem penghargaan bagi pegawai dan PPNPN berprestasi guna mendorong kinerja optimal.
Dalam presentasinya, Andi Basmal didampingi Tim ZI secara bergantian menguraikan progres dan capaian pembangunan ZI pada enam area perubahan pasca-WBK, identifikasi dan mitigasi risiko, inovasi pelayanan publik, peningkatan kinerja, serta penguatan integritas beserta dampaknya.
"Kami berharap TPI dapat merekomendasikan Kanwil Kemenkum Sulsel untuk diusulkan ke Tim Penilai Nasional Kemenpan RB guna meraih predikat WBBM," harap Andi Basmal.
Predikat WBBM merupakan pengakuan tertinggi yang diberikan kepada unit kerja pemerintah yang telah memenuhi sebagian besar program reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di akhir evaluasi, TPI yang dipimpin oleh Nanih Kusnani selaku pengendali teknis pada Tim Dua Evaluasi pembangunan ZI memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan data dukung untuk memperkuat penilaian menuju predikat WBBM 2025.
