Makassar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menghadiri Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Baruga Pinisi Lantai 4, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (28/1).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, S.E., M.M., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, unsur Forkopimda Sulsel, serta perwakilan instansi vertikal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kanwil Kemenkum Sulsel diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, menegaskan bahwa Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dasar penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas serta penguatan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan agar semakin berdaya saing dan berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, menyampaikan bahwa LPI 2025 merupakan referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai prospek dan tantangan perekonomian, sekaligus arah kebijakan perekonomian nasional.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia sangat diperlukan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, serta penguatan ketahanan pangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan nonton bersama peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2025 oleh Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, serta Seminar Nasional berupa diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya. Kehadiran Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel turut didampingi oleh Analis Anggaran Ahli Madya, Khomaini. Kegiatan berakhir pada pukul 12.00 WITA dan berlangsung dengan tertib serta lancar.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam peluncuran LPI 2025 merupakan wujud komitmen dalam mendukung penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi referensi strategis yang selaras dengan upaya Kementerian Hukum dalam mendorong kepastian hukum bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel siap berperan aktif mendukung kebijakan ekonomi melalui penguatan layanan hukum, pembinaan dan pendampingan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dinilai penting untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan secara adaptif, inklusif, dan berdaya tahan.
