Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik setelah bertransformasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal usai jajarannya mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2024 secara Virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (4/2/2025).
"Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik," Ungkap Andi Basmal.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum) Nico Afinta. Ia mengungkapkan bahwa transformasi ini mencerminkan dinamika pemerintahan yang terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih fokus dan terarah. Namun demikian, perubahan ini juga memerlukan perhatian khusus dalam menjaga tata kelola administrasi, keuangan, dan aset negara yang baik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi tugas dan fungsi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Hal ini tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)," Ungkap Nico.
Nico berharap, konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan sinergi kita bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara, serta akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga,” terang Nico.
Kepala Biro Keuangan Kemenkum (Karokeu Kemenkum), Yusfini Yusuf dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian proses Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, yang dilakukan secara berjenjang.
“Tujuan diselenggarakannya kegiatan rekonsiliasi ini adalah melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi Tahun 2024, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan serta mendukung kelancaran proses transisi bidang keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM,” Ucap Yusfini.
Jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel yang mengikuti kegiatan ini diantaranya Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Feny Feliana bersama Jajaran Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Acara yang dilaksanakan terpusat di Auditorium BPSDM Kemenkum dan dilaksanakan secara hybrid. Peserta yang hadir langsung sebanyak 13 Kantor Wilayah dan secara virtual sebanyak 20 Kantor Wilayah. Selain itu, turut hadir Narasumber dan Pendamping dari Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.
