Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung penuh pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penjaminan dalam Rangka Mendukung Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif (Asta Cita ke-3) yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Selasa (30/9).
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh para Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta Analis Hukum dari seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, menegaskan bahwa regulasi nasional harus mampu selaras dengan program pemerintah sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung terciptanya ekosistem kewirausahaan dan industri kreatif yang sehat.
“FGD ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menghimpun pendapat dan masukan, agar sistem hukum nasional ke depan tidak hanya mengakomodir kebutuhan kewirausahaan, tetapi juga memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan berjalan efektif bagi pihak-pihak yang terkait,” ujar Arfan.
Dari Kanwil Kemenkum Sulsel, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal dan Para Analis Hukum pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang turut memberikan pandangan mengenai tantangan regulasi penjaminan di daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel menyampaikan dukungannya terhadap langkah evaluasi ini.
“Kami siap bersinergi dengan BPHN dalam mengawal hasil evaluasi hukum penjaminan ini. Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen mendukung setiap langkah yang memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya sektor kewirausahaan dan industri kreatif, agar berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel di Ruang Rapat Kakanwil.
